MERAUKE - Pejabat Bupati Intan Jaya, Zakharias F. Marey, S.Sos., M.T, Selasa, (16/10/2024) bersama Kabag UKPBJ Intan Jaya dan beberapa staf menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) se-Tanah Papuayang digelar di Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Dikatakan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua Selatan, Petrus Olla Atawuwur, Rakor PBJ se-Tanah Papua tahun 2024 untuk saling berbagi dan bertukar informasi dan berbagi pengalaman dari provinsi induk ke DOB. Rakor digelar untuk menyamakan persepsi, membuka wawasan dan pengetahuan baru terkait PBJ dan regulasi terkait. Selain itu juga melakukan diskusi bersama dalam rangka pemecahan masalah-masalah PBJ. Menjadi acuan dalam rangka mendorong DOB melakukan langkah-langkah percepatan pembentukan UKPBJ untuk percepatan pembangunan PBJ yang efektif dan efisien.

Tujuan Rakor PBJ se-Tanah Papua 2024 untuk mendapatkan arahan serta pemahaman baru dari narasumber (LKPP dan KPK) yang terkait tentang PBJ khususnya bagi 4 DOB se-Tanah Papua.

Rakor juga sebagai wadah menghimpun berbagai permasalahan PBJ serta upaya pemecahan masalah sebagai bahan dalam menyusun kebijakan dan regulasi PBJ khusus Papua. Guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua dan menjadikan kegiatan ini sebagai peta jalan (Road Map) dalam pelaksanaan tata kelola pengadaan barang jasa, melalui pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik (>70).

Rakorda PBJ dibuka Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan. Dirinya berharap pengadaan barang dan jasa di Papua meningkat. "Tentunya kita ingin tata kelola pengadaan barang dan jasa di tanah Papua ini semakin bagus dan meningkat," kata Iwan.

Selain itu, implementasi realisasi produk dalam negeri dan usaha mikro kecil juga bisa terpenuhi. Herniwan menjelaskan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa yang harus diperhatikan adalah penanganan permasalahan agar supaya pemerintah daerah bisa mandiri. Kemudian, konsolidasi pengadaan adalah bagian dari tingkat efisiensi.

Sambutan Pj Gubernur Papua Selatan, yang diwakili Asisten II Setda Provinsi Papua Selatan yang juga penjabat sementara Bupati Merauke, Sunarjo mengatakan, seperti diketahui bersama bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan begitu, banyak dinamika yang terjadi dalam dunia pengadaan baik dari sisi regulasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, peningkatan sumber daya manusia, tingkat komponen dalam negeri, proses tender, seleksi hingga pelaksanaan pekerjaan.

Menurutnya, peran dari masing-masing pelaku pengadaan barang dan jasa diharapkan saling bersinergi dengan tetap berpedoman pada bersinergi dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Proses tender yang dilaksanakan. Apabila pokja tidak melaksanakan fungsinya tentunya akan memberikan dampak yang bersentuhan dengan aparat penegak hukum.

Selanjutnya, penggunaan prodak dalam negeri juga harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan prodak dalam negeri dan prodak usaha mikro serta prodak usaha koperasi dalam rangka menyukseskan program bangga buatan sendiri.

Peserta Rakorda juga diharapkan memanfaatkan momentum ini untuk menggali lebih mendalam ilmu-ilmu yang bermanfaat guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam mitigasi risiko pengadaan mulai dari awal proses pengadaan sampai pada serah terima hasil pekerjaan.

Peserta Rakorda PBJ tahun 2024 berasal dari 42 kabupaten/kota se-tanah Papua dan 6 provinsi se-tanah Papua, yang jumlahnya 208 peserta. Rakorda berlangsung di Swiss- belhotel Merauke.(rob/hum intan jaya)