NABIRE – Persoalan terkait kesejahteraan tenaga medis di BLUD RSUD Nabire, berimbas pada reputasi Pemerintah Kabupaten Nabire selalu menjadi sorotan. Bahkan demi menuntut kesejahteraan mereka, para tenaga medis baik ASN maupun honorer (tenaga kontrak) kerap melakukan aksi demo.

Di benak Penjabat Bupati Nabire, Anton Tony Mote yang notabene sebagai seorang dokter, tak mau persoalan tersebut berlarut. Ia pun mengambil langkah mengelar rapat evaluasi bersama manajemen BLUD RSUD Nabire.

Dalam rapat evaluasi yang digelar, Kamis (29/4/21) di Lantai II Klinik RSUD, Pj Bupati Nabire, dr. Anton Tony Mote kuliti persoalan terkait insentif ASN dan upah honorer menjadi agenda pembahasan, selain persoalan KPS (Kartu Papua Sehat) dan kekurangan air.

Rapat evalusi berlangsung buka-bukaan. Para tenaga medis lontarkan secara terbuka keberatan-keberatan yang selama ini membusuk dalam benak mereka. Terkemuka kurang lebih selama 4 bulan para honorer tak terima upah kerja. Bahkan insentif bagi tenaga medis ASN hingga kini masih berbuntut.

Lantaran itu, Pj Bupati meminta penjelasan Kapala Sub Bagian Program BLUD RSUD Nabire, Dedi. Lantas Pj Bupati tanya jawab dengan Kasubag Perencanaan. Gayung bersambut Kepala BPKAD Nabire, Slamet, SE, M.Si dan Kepala Bappeda, Maikel Danomira, SSTP pun ikut mengklarifikasi program yang disusun dalam RKA oleh Kasubag ini.

Usai diklarifikasi, dana 9,5 miliar rupiah lebih yang digelontorkan ke BLUD RSUD dari Dana Alokasi Umum (DAU), terkuak managemen RSUD tidak anggarkan insentif untuk tenaga medis ASN maupun upah bagi honorer. +++Lantas Pj Bupati, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda tatar Kasubang Program BLUD RSUD Nabire. Dedi pun berusaha adu argument, namun Pj Bupati membantahnya dengan nada tegas. 

“Bapa tidak usah argumen, karena honor, gaji, insentif dan lain-lain menyangkut kesejahteran itu urusan wajib. Ini urusan perut loh, belanja lain bisa mencari solusi, kenapa anda tidak masukan. Pa direktur harus evaluasi stafmu ini,” tandas Anton membantah argumen Dedi.

Dikatakan Pj Bupati, prinsipnya bahwa untuk insentif dan upah bagi honorer akan diselesaikan namum ia meminta untuk bersabar.

“Intinya kami akan selesaikan baik honor maupun insentif, tapi Keuangan, Bappeda, Managemen RSUD kami akan bahas terinci, setelah itu bagimana solusinya kami segera carikan untuk diselesaikan,” tutur Pj Bupati.

Sementara itu Kepala BPKAD Nabire, Slamet menegaskan, terkait dengan intensif ASN dan upah honorer tidak boleh lagi terulang setiap tahun anggaran. Selalu ribut dengan insentif. Perlu diluruskan di dalam penyusanan awal RKA.

“Ini saya kasih warning keras, harus bedakan antara mana yang urusan wajib dan mana yang bukan urusan wajib. Apa itu urusan wajib ? urusan perut. Korbankan yang lain lebih baik dari pada korbankan yang urusan perut,” tandasnya.

Kepala Beppeda, Maikel Danomira, SSTP mengatakan, pihaknya akan lebih tegas terkait dengan perencanaan. Terutama dari BLUD RSUD indikator programnya harus dirincikan dan tidak lagi paket yang diajukan dalam Renja selama ini.

“Kami akan tegas sedikit di Bappeda terkait dengan perencanaan. Karena kami akan minta indikator programnya harus dijelaskan sehingga tidak ada lagi paket yang dimasukan dari BLUD, harus dirincikan dalam Renja,” tegasnya.

Masih lanjut Pj Bupati, untuk insentif ia meminta kepada tenaga medis ASN agar bersabar hingga anggaran perubahan. Sedangkan upah honorer akan diselesaikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

“Kalau honor tetap kita bayar dalam waktu dekat karena itu menyangkut gaji. Utama dan itu urusan perut sehingga kita tidak bisa tunda. Sedangkan insentif inikan tambahan jadi tetap akan dibayarkan tetapi setelah anggaran perubahan. Kenapa di perubahan karena anggaran tidak ada disini,” pungkasnya. (eby)