NABIRE – Selain sejumlah persoalan, Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) secara serentak di Kabupaten Nabire, menjadi salah satu bahasan saat Komisi A DPRD Nabire mengunjungi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Nabire, Selasa (29/3/22) kemarin. Seperti disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMK Kabupaten Nabire, Pilemon Madai, pihaknya telah melakukan tiga hal terkait pelaksanaan Pilkakam Serentak. Telah disusun jadwal kegiatan, rencana anggaran dan Peraturan Bupati (Perbup) Pilkakam Serentak. Namun pelaksanaan Pilkakam meleset dari jadwal yang telah dibuat. Melesetnya pelaksanaan Pilkakam ini ditengarai disebabkan oleh faktor pendanaan. 

“Tiga agenda yang sudah kami lakukan itu, setelah saya dilantik menjadi Plt Kepala DPMK, saya bersama staf sempat bertemu bupati. Saya sampaikan kepada bupati jika kami DPMK sudah mulai melaksanakan tiga hal itu. Saat itu bupati menanggapi terkait soal anggaran,” ujar Pilemon Madai, menjawab pertanyaan dari Komisi A DPRD Nabire.

Terkait soal anggaran, lanjut Pilemon Madai, sempat disarankan dari tenaga pendamping terhadap para kepala kampung untuk bisa menyisihkan dana kampung sebesar 15 juta untuk masing-masing kampung untuk mendukung pelaksanaan Pilkakam. Bahkan menurut keterangan perwakilan tenaga pendamping, para kepala kampung sempat menganggarkan dana tersebut. 

“Memang sempat ada saran dari pendamping ke kepala kampung untuk pelaksanaan Pilkakam dibantu dananya dari dana kampung sebesar 15 juta. Saya sempat tanya ke staf, kalo uang keluar dari kampung itu akan diamankan kemana yg 15 juta ?” tutur Pilemon Madai.

Lanjut Pilemon Madai, petunjuk bupati yang disampaikan, nanti akan cari waktu untuk mencari anggaran. Jadwal Pilkakam yang sudah dibuat, lanjut Pilemon, menurut bupati sudah bagus. Hanya saja belum bisa mengikuti jadwal alias pelaksanaannya akan molor lantaran karena soal anggaran. Ditambah lagi saat ini daerah juga masih disibukkan dengan pelaksanaan turnamen sepakbola.

“Kewajiban kami sudah buat jadwal, ini bukti kami sudah kerja. Rencana anggaran kami juga sudah buat dan Perbup Pilkakam juga sudah buat. Ini sebagai tanggung jawab kami sudah kami lakukan. Untuk selanjutnya kami menunggu petunjuk bupati lebih lanjut,” ujar Pilemon Madai. 

Pantauan Papuapos Nabire di lapangan, Wakil Ketua Komisi A, Aten madai, Sekretaris Komisi A DPRD Nabire, Rohedi M. Cahya beserta anggota komisi diantaranya, Klemen Danomira, serta seorang anggota Komisi C, Karel Tabuni, melakukan kunjungan kerja di Kantor DPMK Nabire.

Mengawali pertemuan, Sekretaris Komisi A, Rohedi M. Cahya mengatakan, ada sejumlah poin yang akan dibahas dan didiskusikan pada pertemuan kali ini, selain sebagai ajang silaturahmi dimana DPMK merupakan mitra kerja Komisi A. Lanjut Rohedi, beberapa waktu lalu pihaknya sempat menghadapi demo besar, para kepala kampung juga sempat mendatangi Kantor Dewan, dan ini adalah masalah-masalah yang timbul di daerah. Lanjut dia, pada kepemimpinan periode sebelumnya, kepala kampung hanya dilakukan dengan cara penunjukkan. Karena yang digunakan sistim seperti ini, lanjut Rohedi, hal ini membuat banyak hal terjadi dan timbul konflik.

“Kehadiran kami ke sini bukan untuk mencari kesalahan, tapi ingin tahu apa kendala yang dihadapi DPMK. Misalnya terkait Pilkakam yang masuk dalam agenda kerja 100 hari kerja, saat ini sudah lewat dan Pilkakam belum terlaksana, apa yang menjadi kendala ? Saya sempat baca di koran Papuapos ada info mau melaksanakan Pilkakam tapi belum ada keputusan waktu pelaksanaannya. Ini yang perlu juga kita bahas,” tutur Rohedi.

Lebih lanjut disampaikan Rohedi, ada dana DD dan juga ADD yang sesuai aturan bisa digunakan untuk pelaksanaan Pilkakam. Sementara pada pertemuan tanggal 15 Februari lalu, penjelasan dari sekretaris lama menyebutkan jika jadwal pelaksanaan Pilkakam sudah disiapkan. Sehingga pihaknya pada pertemuan ini ingin mempertanyakan soal jadwal Pilkakam, supaya dibahas dan dicarikan solusinya.

“Kemarin saya ke kampong-kampung, ada banyak kicauan kepala kampong yang diganti, soal ada pemotongan dari DPMK maupun pendamping. Hal ini perlu kita diskusikan. Mari kita kerja untuk rakyat, anggaran untuk desa bukan sedikit jumlahnya, maka bisa digunakan untuk membangun desa,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A, Klemen Danomira. Katanya, pihanya berkunjung ini fokus untuk mengevaluasi tindak lanjut pertemuan tanggal 15 Februari lalu. Saat dirinya melakukan hearing di Karadiri misalnya, kata Klemen, di sana masih penunjukkan padahal hal ini yang justeru harus kita hindari. 

“Bicara soal desa itu ada udang-undanganya. Sepuluh tahun lalu ketika kami turun ke kampong-kampung masih didapati penggunaan dana banyak yagn tidak beres. Dana kampung diharapkan bisa untuk sejahterakan takyat,” harapnya.

Bicara soal dana untuk pelaksanaan Pilkakam, Klemen Danomira sempat menyampaikan, ada dana 300 juta yang sudah tersedia. Karena dinilai masih kurang, akan dilakukan loby untuk menari tambahan dana untuk pelaksanaan Pilkakam Serentak.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A, Aten Madai, mengatakan, penyaluran dana kampung yang masih mengecewakan. 

“Pengalaman saya waktu masih SD, kalo ada pertemuan di kampung dan di distrik jadi rame, tapi sekarang tidak seperti itu. Kenapa kampung jadi seperti ini itu salahnya siapa ? Saya pesan dokumen yang tidak jelas jangan di tandatangani. Kalau hal itu terjadi, datang ke kami sebagai mitra untuk kami panggil yang bersangkutan,” ujarnya. (ros)