NABIRE – Tim seleksi (Timsel) anggota Panwas Pilkada Intan Jaya diminta untuk mengakomodir keterwakilan dari setiap elemen suku yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kecemburuan yang bisa menimbulkan konfil yang akan merugikan masyarakat. Hal ini seperti disampaikan Pieter Tabuni yang masih mengklaim sebagai Ketua LMA Kabupaten Intan Jaya. Dirinya menegaskan kepada Timsel agar merevisi hasil seleksi yang telah dilaksanakan. Jika tidak, kata Pieter, tahapan seleksi selanjutnya seperti tes wawancara akan mengalami kendala. Dirinya akan memalang proses seleksi selanjutnya jika Timsel tidak merevisi dan selektif.“Saya berbicara bukan demi kepentingan saya, bukan demi kepentingan bakal calon siapa-siapa, tapi demi kepentingan masyarakat Intan Jaya agar daerah kita tenang, aman, dan tentram. Kalau memang saudara-saudara menyatakan diri sebagai kaum intelektual maka berpikirlah secara intelek, berpikir secara sehat. Intan Jaya bukan milik siapa-siapa tapi Intan Jaya adalah milik kita bersama. Mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama membangun,” ujarnya kepada media ini, Kamis (26/5) kemarin. Dirinya mengajak semua pihak untuk membuang jauh-jauh segala pikiran yang kotor, pikiran yang mementingkan diri sendiri, dan mementingkan golongan. Mari saling bergandengan tangan dan kita bekerja sama. “Saya meminta kepada Timsel untuk revisi ulang penetapan calon, setiap keterwakilan suku yang ada untuk diakomodir,” tambahnya. Pieter Tabuni juga menanggapi kembali pemberitaan media ini yang menyatakan dirinya bukan lagi Ketua LMA Intan Jaya. Pieter Tabuni hingga saat ini masih tetap mengakui dirinya sebagai Ketua LMA Intan Jaya. Dengan dasar, kata Pieter, proses pemilihan Ketua LMA Intan Jaya tidak melalui prosedur. Dasar kedua, Pieter Tabuni notabene sebagai Ketua LMA Intan Jaya tidak pernah melakukan serah terima jabatan, sehingga dirinya masih menjabat sebagai Ketua LMA Intan Jaya. “Karena secara aturan organisasi mesti melalui prosedur penyerahan jabatan, tapi ini tidak pernah dilakukan. Selain itu, dalam melakukan pelantikan di Intan Jaya tidak melibatkan pemerintah daerah sebagai mitra kerja, tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Intan Jaya. Pelantikan dilakukan secara sepihak,” ujarnya.“Sa