SUGAPA – Keterbatasan alat produksi masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi petani kopi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi Arabika, petani berharap pemerintah memberikan dukungan peralatan produksi, fasilitas pascapanen, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Ketua Kelompok Tani Kopi Anema, Toniel Kobogau, mengatakan kebutuhan peralatan menjadi perhatian penting karena sejumlah kelompok tani telah lama mengembangkan perkebunan kopi, tetapi belum didukung sarana produksi yang memadai.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti Pelatihan Budidaya Kopi Berkelanjutan dan Pascapanen bagi petani kopi di Kabupaten Intan Jaya, Selasa (17/11/2026).

Menurut Toniel, pemerintah perlu memastikan bantuan diberikan berdasarkan data kelompok tani yang benar. Ia meminta instansi terkait turun langsung ke lapangan untuk memeriksa keberadaan kelompok, nama petani, lokasi kebun, dan kondisi produksi di delapan distrik.

“Bapak-bapak bisa memastikan turun langsung bertemu dengan petani perkebunan kopi yang memang sudah ada namanya. Berdasarkan itu, turun ke setiap distrik di Intan Jaya, delapan distrik,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sejumlah kelompok tani bahkan telah memiliki badan hukum dan berulang kali mengajukan proposal bantuan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Intan Jaya. Namun, usulan tersebut belum seluruhnya terealisasi karena keterbatasan anggaran.

“Kalau bisa ke depan, satu kelompok itu punya alat sendiri, entah peralatan maupun mesin-mesin,” ujar Toniel.

Menurutnya, bantuan pemerintah tidak harus selalu berupa mesin besar. Peralatan sederhana yang menunjang proses produksi juga sangat dibutuhkan agar petani dapat mengelola hasil perkebunan dengan lebih baik.

“Kalau memang tidak bisa usahakan untuk mesin, kalau bisa untuk peralatan yang ringan-ringan,” tambahnya.

Selain peralatan produksi, persoalan geografis juga menjadi tantangan bagi petani kopi di Intan Jaya. Ketua Klasis Homeyo, Darius Bagau, yang juga merupakan petani kopi, mengatakan masyarakat di wilayahnya telah lama mengenal dan mengembangkan tanaman kopi, termasuk jenis Arabika.

Namun, sebagian kebun berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau karena keterbatasan akses transportasi dan belum tersedianya jalan yang memadai.

“Pemerintah harus memahami kondisi geografis kami. Ada masyarakat yang untuk sampai ke kebun harus berjalan kaki dua sampai tiga hari,” ungkap Darius.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat kebutuhan petani di wilayah pedalaman berbeda dengan daerah yang memiliki akses transportasi lebih baik. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan dukungan logistik, fasilitas pengeringan, dan sarana pengolahan hasil panen.

Darius berharap dukungan pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membantu petani menjaga kualitas kopi setelah dipanen sehingga memiliki nilai jual lebih baik.

Sementara itu, Toniel mengakui pelatihan budidaya berkelanjutan dan pascapanen yang diberikan pemerintah bersama para pendamping sangat bermanfaat. Petani memperoleh tambahan pengetahuan mengenai teknik budidaya dan standar penanganan hasil panen.

Namun, ia berharap pengetahuan tersebut diikuti dengan ketersediaan peralatan dan pendampingan langsung agar dapat diterapkan secara maksimal di kebun.

Aspirasi kedua petani tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan kopi Intan Jaya membutuhkan dukungan yang lebih konkret. Selain pelatihan, pemerintah perlu memperkuat penyediaan alat produksi, fasilitas pascapanen, pendampingan teknis, serta akses distribusi hasil perkebunan.

Dengan dukungan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, petani berharap kopi Arabika Intan Jaya tidak hanya berkembang dari sisi produksi, tetapi juga memiliki kualitas dan daya saing pasar yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.(PPN)