NABIRE – KPU Kabupaten Intan Jaya menggelar rapat koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 Kabupaten Intan Jaya. Rakor digelar di Rumah Makan L’Price Nabire, Senin (4/7/22) kemarin. Rakor dihadiri perwakilan dari KPU Provinsi Papua, Zandra Mambrasar, SH, Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si, mewakili Bupati Intan Jaya, Komisioner KPU Intan Jaya, Bawaslu Intan Jaya, perwakilan TNI dan Polri, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Saat dimintai keterangan oleh Papuapos Nabire, pihak KPU melalui Zandra Mambrasar, SH, menuturkan, pada prinsipnya KPU Nabire bekerja sesuai aturan yang ada, yakni PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

“Hari ini kita gelar rapat koordinasi dengan penyelenggara yakni Bawaslu, serta stakeholder yang lain berkaitan dengan tahapan dan jadwal yang sudah dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Dan untuk selanjutnya melakukan tahapan ini di wilayah kerja KPU Intan Jaya yaitu di Kabupaten Intan Jaya,” kata Zandra Mambrasar.

Lebih lanjut dikatakan, rapat koordinasi ini memiliki arti yang sangat penting, Kita sudah mulai melakukan koordinasi. Apalagi pihaknya sudah banyak mendapatkan masukan salah satunya terkait soal keamanan. Sehingga dalam rakat koodinasi kita hadirkan pihak pemerintah Intan Jaya dan juga pihak kepolisian dan TNI.

“Kami juga hari ini secara khusus akan menggelar rapat dengan Forkopimda dan Bawaslu dalam rangka pengawasan. Juga untuk membicarakan terkait masalah-masalah persiapan dan juga berkitan dengan konteks lokal di Intan Jaya. Hal ini sudah kita mulai dalam rapat koordinasi ini,” tuturnya. 

Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si, saat dimintai komentar menuturkan, seharusnya yang paling tepat untuk memberikan tanggapannya adalah Bupati Intan Jaya. Namun karena Bupati Intan Jaya belum berkesempatan hadir karena sedang ada tugas lain, sehingga dirinya hadir untuk mewakili dari pihak pemerintah daerah.

“Menurut saya terkait pelaksanaan tahapan dan jadwal dari sekarang sampai hari ‘H’ nanti kita bisa lakukan di Sugapa. Karena menurut saya, walaupun soal keamanan ini kewenangan TNI Polri, tapi soal keamanan k]hususnya untuk Distrik Sugapa sudah aman. Kita bisa lakukan kegaitan di Sugapa,” ujar Sekda Asir Mirip. 

Disinggung soal dukungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, jawab Sekda Asir Mirip, soal dukungan tetap pihaknya akan mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan Forkopimda, koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan semua komponen masyarakat. 

“Artinya bahwa tahapan dan jadwal harus sukses, kita laksanakan di Intan Jaya, karena ini perintah undang undang,” tuturnya. 

Sementara itu, salah seorang komisioner KPU Intan Jaya menurutkan jika pihaknya bisa saja ke Intan Jaya untuk melaksanakan tugasnya. Hanya saja, kata dia, yang menjadi persoalan adalah KPU Intan Jaya belum memiliki gedung kantor. 

“Seandainya kantor KPU sudah ada di atas, tentu kami sudah ada di atas untuk bekerja. Sehingga kami harap ke pemerintah agar fasilitas berupa kantor KPU Intan Jaya dalam minggu ini sudah ada. Sehingga kami tidak tinggal di Nabire, tapi sudah ada di Intan Jaya untuk melakukan kegiatan di Intan Jaya,” tuturnya.

Salah seorang komisioner Bawaslu Intan Jaya, mengatakan, untuk mencapai target demokrasi yang jujur adil dan makmur, diperlukan kerja sama dengan semua stakholder yang ada di Intan Jaya, untuk menciptakan suasana demokrasi yang baik. 

“Saya sarankan kepada semua pemangku kepentingan untuk melakukan negosiasi dan kordinasi untuk mencapai target itu. Maka dengan demikian setiap agenda yang kami jalan di saat ini, semua harus bersatu. Baik itu dari kepolisian, TNI maupun pemerintah daerah. Agar betuil-betul arah politik ini harus jelas. Sehingga demokrasi yang diciptakan betul-betul kondusif di Intan Jaya. Pengalaman di masa lalu menjadi pengetahuan bagi kami dan memperbaiki sehinga betul-betul ciptakan demokrasi yang positif,” paparnya. (feb)