NABIRE – Percuma, Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa bersama jajaran eksekutif yang berangkat ke Jayapura dan Jakarta untuk penambahan 15 persen bagi Orang Asli Papua (OAP), hanya mau boros Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2020.

Karena, perjalanan tersebut percuma, hanya untuk menipu masyarakat sebab tahapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah selesai.

Jika Bupati komit untuk pembagian 80% untuk OAP dan 20% untuk non OAP, harus sudah diperjuangkan sebelum diumumkan seperti halnya yang dilakukan Bupati Nabire, walaupun terakhir bermasalah.

Dalam perjalanan tersebut, tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai dan Ketua Komisi A bersama lima Kordinator Lapangan (Korlap) aksi demo, awal sepekan lalu juga disertakan untuk melobi penambahan 15 persen bagi OAP untuk Kabupaten Dogiyai formasi 2019 nanti.

Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, Yosep Minay di Nabire, Rabu (26/8) menilai keberangkatan Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa bersama tim eksekutif, tiga pimpinan DPRD dan Ketua Komisi A DPRD Dogiyai ke Jayapura dan Jakarta, percuma, hanya mau membuang-buang anggaran dari APBD.

Sebab, hasil seleksi sudah diumumkan.

Ia menilai perjuangan itu sia-sia karena, Bupati tidak memprotes hasil seleksi CPNS formasi 2018 setelah mengetahui hasilnya tidak memenuhi pembagian 80 persen untuk OAP dan 20 persen bagi non Papua sebelum diumumkan ke Panselnas di pusat.

Sesuai hasil rapat, usai aksi demo protes hasil CPNS oleh masyarakat di Dogiyai, awal pekan lalu, Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa mengajak tiga pimpinan DPRD Kabupaten Dogiyai bersama Ketua Komisi A, Plt Sekda Dogiyai, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dogiyai bersama lima kordinator lapangan (Korlap) aksi demo untuk ke Jayapura dan Jakarta guna menemui Kepala BKD Provinsi Papua dan BKN pusat untuk melobi diberikan tambahan 15 persen khusus bagi OAP untuk formasi berikut.

Minay menilai perjalanan ke Jayapura dan Jakarta hanya strategi Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa untuk menipu masyarakat, pura-pura ke Jayapura dan Jakarta melobi tambahan 15 persen ke Jayapura dan Jakarta.

Karena, penerimaan CPNS Kabupaten Dogiyai formasi 2018, pembagiannya, 65 persen untuk OAP dan 35 persen diberikan kepada non OAP.

Minay menilai keterlibatan tiga pimpinan DPRD Dogiyai dan Ketua Komisi A ini juga patut dipertanyakan.

Karena, sudah mengetahui ada masalah, munculnya nama-nama sekolah dan Puskesmas siluman di dalam pengumuman hasil seleksi CPNS Kabupaten Dogiyai tetapi menghindar untuk menangani masalah dengan bersandar kepada Bupati yang melakukan pembohongan publik.

Karena, munculnya nama-nama sekolah dan Puskesmas siluman merupakan pembohongan publik bupati kepada masyarakat tetapi tiga pimpinan menghindar dan melakukan perjalanan bersama Bupati dan Tim Eksekutif ke Jayapura dan Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini menambahkan, jika tiga pimpinan DPRD bersama Ketua Komisi A bekerja untuk mewakili rakyat seharusnya membentuk Pansus CPNS, bukan ikut-ikut dengan DPRD dan hanya memanggil eksekutif untuk mendengarkan keterangan.

Sudah ada warga dan anggota dewan yang mendesak pimpinan DPRD Dogiyai untuk segera membentuk Pansus CPNS formasi 2018, tetapi pimpinan DPRD Dogiyai, diam dan tidak ada pertemuan internal dengan anggota dewan.

Kalau memanggil eksekutif, pengalaman selama ini, DPRD panggilpun, masih saja ada alasan Bupati untuk menghindari pertemuan dengan dewan sehingga gagal beberapa kali.(ans)