Penerimaan CPNS dengan Sistim Online, Menyulitkan Pelamar
NABIRE - Intelektual dan masyarakat Kabupaten Nabire menolak dengan tegas penerimaan CPNS Formasi tahun 2018 dengan menggunakan sistem
Bagikan
NABIRE - Intelektual dan masyarakat Kabupaten Nabire menolak dengan tegas penerimaan CPNS Formasi tahun 2018 dengan menggunakan sistem online. Dengan alasan, rata-rata orang Papua belum menguasai alat elektronik yang semakin canggih terkait dengan proses penerimaan dengan sistim online. Hal ini seperti disampaikan salah satu koordinator lapangan aksi massa menolak sistim online dalam penerimaan CPNS 2018, Maise Tatogo, saat ditemui media ini di halaman Kantor Bupati Nabire, Kamis (20/9) kemarin. “Kami menolak itu wajar karena orang Jakarta tidak tahu situasi dan kondisi di Papua. Baik itu soal jaringan, alat sarana dan prasarana tidak sama dengan Jakarta. Jangan dipaksakan keadaan yang terbatas di Papua, jadi diberikan kesempatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua itu dikemanakan,” ujarnya. Dirinya menilai wajar dikatakan umum karena terbukti tidak diberikan seluas-luasnya menanangi segala urusan yang dipercayakan daerah tidak diberlakukan lalu diambil alih. Jika demikian, mengapa dari awal dikasih Otonomi Khusus kalau terjadi demikian begitu hingga di Papua tidak diperbolehkan melalui sistem online. Diharapkan pemerintah pusat dapat mengembalikan kebijakannya kepada pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua yang akan menentukan dan mengambil kebijakan sendiri bukan lagi dari Jakarta yang mengambil kebijakan. Dan pula penerimaan IPDN lalu juga orang asli Papua hanya tiga orang yang diterima. “Apakah ini ada Otonomi Khusus atau tidak kami masyarakat Papua bingung karena posisi Otonomi Khusus tidak jelas. Seluruh masyarakat Papua kami akan tolak hingga aspirasi kami yang telah disampaikan pemerintah Jakarta dapat mengakomodir kembali terkait dengan penerimaan CPNS sistem online ini. Kalau Jakarta tidak mengakomodir untuk permintaan kami menyampaikan tegas pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 mendatang boikot bagi wilayah Papua,” ujarnya. Menanggapi aksi itu, Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, MAP secara terbuka menyampaikan kabupaten lain di Provinsi Papua mereka akan terima penerimaan CPNS sistem online. Namun khusus di Kabupaten Nabire tidak akan terima sistem online alias ditolak hingga akan digunakan secara manual saja. Pada kesempatan itu terlihat apa yang disampaikan Bupati Nabire, massa pendemo apresiasi yang mulia dan bangga sekali. Massa juga menyampaikan terima kasih karena aspirasinya telah terjawab oleh pemerintah daerah. (modes)
Bagikan artikel ini


