Pempus Diminta Evaluasi SIPD
NABIRE – Pemerintah Pusat (Pempus) diminta untuk mengevaluasi penerapan Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mulai diterapka
NABIRE – Pemerintah Pusat (Pempus) diminta untuk mengevaluasi penerapan Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mulai diterapkan di seluruh daerah tanpa sosialisasi dan menyiapkan seumber daya manusia (SDM) pengelola.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, Yoseph Minai di Nabire, akhir pekan lalu mengatakan SIPD yang diterapkan pemerintah pusat serentak di semua daerah tahun ini perlu dievaluasi. Sebelum diterapkan ke semua daerah, pemerintah pusat perlu mengevaluasi kembali berdasarkan penerapannya tahun pertama ini.
Menurutnya, penerapan aplikasi SIPD ini tidak sama di daera karena masih ada daerah yang sulit dengan jaringan telekomunikasi, seperti Kabupaten Dogiyai. Karena itu, saat evaluasi, pemerintah pusat tidak hanya melaksanakan sosialisasi dan menyiapkan sumber daya manusia tetapi juga mengevaluasi ketersediaan jaringan telekomunikasi di daerah. Bagi daerah-daerah yang belum siap dengan jaringan telekomunikasi, pemerintah pusat tidak bias memaksakan untuk masuk aplikasi SIPD.
Sebab, kata Minai, jika pemerintah pusat memaksakan aplikasi imi diterapkan di semua daerah termasuk daerah-daerah yang belum menyediakan sarana prasarana telekomunikasi yang baik, sebaiknya pemerintah pusat tidak memaksakan untuk ikut SIPD tetapi benahi dulu kendala jaringan telekomunikasi sebelum masuk ke aplikasi SIPD.
Ia mencontoh, salah satu kendala yang dihadapi Kabupaten Dogiyai, akibat kurangnya jaringan telekomunikasi, terpaksa ke Nabire atau ke kota lain yang jaringan telekomunikasinya lancer untuk masuk aplikasi SIPD. Akibatnya, ASN di Kabupaten Dogiyai terlambat menerima gaji bulanan dan sebagian kegiatan proyek fisik tidak akan selesai dalam tahun anggaran berjalan.
Oleh sebab itu, Minai eminta pemerintah daerah juga untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat agar daerah-daerah yang belum siap dengan jaringan telekomunikasi yang bagus, meminta agar pemerintah pusat membolehkan untuk menggunakan sistim manual sambil menyiapkan sarana prasarana pendukung seperti menyiapkan jaringan telekomunikasi yang baik di daerah. (ans)
Bagikan artikel ini



