NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan tata cara Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operator DPMPTSP se-Provinsi Papua Tengah tahun 2023, Rabu (22/11/23), di Aula LPP RRI Nabire.

Kegiata dibuka Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, S.Sos., M.KP. 

Dalam sambutannya Pj Gubernur Ribka Haluk, mengatakan, kegitan ini merupakan program dan langkah strategis DPMPTSP dalam mendorong implementasi penyelenggaraan perizinan dan pengawasan secara online melalui sistem OSS. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari hasil Rakorda pertama DPMPTSP se-Provinsi Papua Tengah yang dilaksanakan pada Juli 2023 lalu.

Dikatakan, penerapan perizinan secara online merupakan amanat pemerintah yang betuang dalam Undang–Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Sistem OSS bertujuan untuk mensinergikan layanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha dapat melaksanakan semua proses perizinan dan kewajiban–kewajiban yang terdapat dalam sistem OSS termasuk juga penyampaian LKPM secara rutin.

Tujuan Bimtek ini, untuk memberikan pemahaman, sarana pembekalan dan penambahan wawasan bagi ASN DPMPTSP se-Provinsi Papua Tengah dan tim teknis perizinan di lingkungan Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan dan pengawasan secara online melalui sistem OSS RBA.

Dikatakan Pj Gubernur Ribka Haluk, atas nama Pemerintah Papua Tengah, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini.

“Saya berharap tidak ada lagi kesulitan yang dihadapi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Provinsi Papua Tengah ini. Sistem investasi harus dilakukan secara cepat, tepat, tranparan, dan memudahkan para pelaku usaha,” ujarnya.

Dengan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan dapat meningkatkan iklim usaha di Provinsi Papua Tengah menjadi semakin kondusif. Serta meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Sehingga Provinsi Papua Tengah dapat menjadi daerah tujuan investasi guna mendorong percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rob)