NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire membantu beras kepada warga Kampung Waroki Distrik Nabire yang terkena dampak banjir rob, banjir akibat deras arus laut yang terjadi awal Desember 2021 lalu. Pemkab Nabire salurkan bantuan beras sebanyak 3 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Penyerahan secara simbolis dilakukan Wakil Bupati Nabire, Ismail Djamaludin didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),  Victoria Fun dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Nabire, Yus Buminggen kepada perwakilan masyarakt korban banjir rob di kantor serbaguna, Waroki,  Rabu (26/1/22).

Selain menyerahkan bantuan beras dari CBP,  Wakil Bupati Ismail juga menyerahkan bibit tanaman dari kepala kampung yang dibiayai lewat dana desa untuk dibagikan kepada masyarakat petani. 

Saat menyerahkan bantuan, Wakil Bupati mengatakan saat pasca musibah pemerintah bahkan Wabup Ismail, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan beberapa anggota DPRD Nabire telah meninjau langsung musibah rob yang menimpa warga sebagai bukti keprihatinan pemerintah daerah.

Wabup Ismail membuahkan bantuan beras oleh pemerintah baru diserahkan karena musibah terjadi pada akhir tahun pada saat sibuk-sibuknya kegiatan pemerintah untuk tutup anggaran, pembukaan tahun anggaran dan konsultasi evaluasi bersama pemerintah atas.  Akibat kesibukan pemerintah tersebut, bantuan beras kepada masyarakat di Waroki baru diserahkan hari ini. 

Kepala BPBD Kabupaten Nabire, Victor Fun mengatakan bantuan beras ini merupakan hasil koordinasi dan kerjasama antara Dinas Sosial dan BPBD. Beras bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat berasal dari cadangan beras pemerintah. 

Victor Fun menambahkan, bantuan serupa juga akan diserahkan kepada korban banjir rob di Smoker Kelurahan Siriwini dan Kampung Air Mandidi Distrik Teluk Kimi.  Karena sebagian warga juga mengalami nasib yang sama dengan warga korban banjir rob di Waroki.

Hanya Victor Fun tidak memastikan kapan bantuan beras kepada warga korban banjir roop di Angker dan Air Mandidi akan disalurkan. Kapannya akan dipastikan setelah koordinasi antara BPBD dan Dinas Sosial. (ans)