NABIRE – Menghadapi penurunan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Langkah strategis ini ditempuh seiring kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir.

Bupati Nabire, Mesak Magai, menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire tahun anggaran 2026 saat ini berada pada kisaran Rp1,5 triliun. Angka tersebut tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan APBD tahun 2024 yang mencapai Rp2,1 triliun, serta tahun 2025 yang berada di angka Rp2 triliun.

Penurunan target pendapatan daerah yang cukup tajam ini terjadi menyusul tidak adanya transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk tahun ini. Tanpa adanya dukungan DAK, komposisi pendapatan daerah Nabire saat ini menjadi lebih banyak bertumpu pada Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kondisi fiskal ini mendorong kami untuk lebih selektif dan cermat dalam menentukan program pembangunan. Tujuannya agar setiap kebijakan yang diambil tetap mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Bupati Mesak Magai saat memberikan sambutan pada kegiatan Penguatan Peran DPRK Nabire dalam Fraud Risk Governance, Jumat (6/06/2026).

Meski ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas, Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen penuh untuk tetap menjaga kesinambungan roda pembangunan. Fokus utama anggaran akan dialokasikan pada sektor-sektor fundamental yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan dasar.

Salah satu fokus utama pembangunan fisik kini diarahkan pada penguatan infrastruktur di kawasan produksi pertanian. Sektor agraria ini dinilai memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga ketahanan pangan lokal, sekaligus menjadi instrumen utama dalam mengendalikan laju inflasi daerah.

Bupati menjelaskan kawasan produksi pertanian di Kabupaten Nabire mayoritas berada di wilayah kampung-kampung dan daerah pedalaman, bukan di pusat kota. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas para petani sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur penunjang yang memadai untuk mobilisasi hasil bumi.

Lebih lanjut, Mesak menegaskan pembangunan jalan usaha tani, akses distribusi dan fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian bersama. Pemerataan infrastruktur di sentra produksi pertanian menjadi kebutuhan strategis agar distribusi hasil pertanian berjalan lancar dan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire kini memikul beban pelayanan dan kebutuhan pembangunan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Untuk itu, Bupati Nabire berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memberikan perhatian khusus serta dukungan kebijakan yang sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

“Semoga pemerintah pusat melalui Kemendagri dapat terus memperhatikan daerah seperti Nabire, yang kini mengemban peran sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah,” harapnya. 

Ke depan, Pemkab Nabire akan terus memperkuat sistem perencanaan dan penyesuaian kebijakan agar setiap alokasi anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(amd)