NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire tengah melakukan langkah serius dalam menegakkan kedisiplinan di lingkungan birokrasi. Melalui Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan secara berkala, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh aparatur negara hadir dan menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku demi menjaga ritme kerja pemerintahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd., menegaskan pengawasan ini tidak hanya bersifat formalitas. Ia menekankan bahwa evaluasi kinerja saat ini menjadi prioritas utama untuk melihat sejauhmana komitmen para pegawai dalam melayani masyarakat di wilayah Nabire.

Menanggapi pertanyaan terkait cakupan pengawasan, Yulianus menjelaskan bahwa Sidak ini juga menyasar pegawai honorer dan tenaga kontrak. Menurutnya, tidak ada pengecualian dalam penegakan aturan karena setiap individu yang bekerja di lingkungan pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung jalannya roda organisasi.

"Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih, mencakup pegawai kontrak, tenaga honorer, P3K, CPNS, PNS hingga pejabat eselon," ujar Yulianus saat ditemui oleh Papuapos di ruang kerjanya, Senin (02/02/2026). Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh staf agar tetap menjaga integritas.

Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari visi transformasi birokrasi di Kabupaten Nabire. Pemerintah berharap seluruh elemen pegawai mampu mengubah pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih profesional. Fokus utamanya adalah menciptakan sumber daya manusia yang responsif terhadap kebutuhan publik dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Sebagai penutup, Yulianus berharap melalui evaluasi total ini, seluruh pegawai tanpa terkecuali dapat menjadi pelayan publik yang setia. Target akhirnya adalah pemberian pelayanan prima di mana pun mereka ditugaskan, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Nabire.(sam)