NABIRE – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Sambena Inggeruhi meminta kepada pemerintah Kabupaten nabire agar membentuk tim indenpenden untuk menyelesaikan konflik antar dua kelompok suku di Topo. Tim independen tersebut melibatkan semua pihak untuk mencari solusi bersama agar konflik bisa dituntaskan segera.

Sambena Inggeruhi di kediamannya, Selasa (6/6) mengatakan tim independen yang dimaksud melibatkan pemerintah daerah, Forum  Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan tim teknis.

Menurut Sambena, tim independen tidak hanya menyelasaikan persoalan konflik antar dua kelompok suku di Topo tetapi sekaligus bertugas untuk melakukan pemetaan kewilayahan masyarakat adat, suku dan tanah adatnya masing-masing.

Masalah konflik horisontal yang terjadi antara dua kelompok suku karena masalah tanah di Topo. Oleh sebab itu, untuk menghindari masalah konflik antara masyarakat dengan pemilik tanah adat, di daerah ini, Sambena sejak tahun lalu terus mengumandangkan penting pemetaan masyarakat adat dan pengusaan tanah adat masing-masing suku. Dengan pemetaan masyarakat adat dan batas wilayah penguasaan tanah adat dari masing-masing suku, tidak akan ada yang mencaplokan wilayah tanah adat dari suku lain ketika hubungannya dengan masyarakat adat yang menguasai tanah adat di wilayahnya. dengan pemetaan ini semakin jelas, batas wilayah penguasaan tanah adat masing-masing suku sehingga ketika ada pencaplokan tanah adat, masalahnya jelas, siapa yang caplok dan wilayah penguasaan tanah adat suku siapa.

Oleh sebab itu, untuk menghindari masalah tanah di lain waktu dengan orang yan berbeda dengan masalah serupa, Sambena menilai saatnya Nabire harus ada peta wilayah penguasaan suku-suku yang ada bersama tanah adatnya. (ans)