NABIRE – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya akan terus mendukung tindakan-tindakan tugas keamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri di wilayah hukum Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya juga akan berperan aktif dalam mendukung sinergitas sesuai dengan Tupoksi masing-masing.

Hal ini seperti dikatakan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, S.S., M.Si, kepada Papuapos Nabire beberapa hari lalu di Nabire, ketika dimintai komentarnya terkait situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya.

“Soal Sitkamtibnas, kita akan lakukan mediasi, komunikasi, fasilitasi apparat keamanan. Kita juga lakukan komunikasi dengan sodara-sodara kita yang beda pendapat, dengan harapan lama-lama pikiran bisa berubah. Sementara jika terjadi konflik yang tidak bisa terhindarkan dan ada korban di sana, itulah peran pemerintah daerah untuk menangani hal itu. Tugas tindakan yang dilakukan oleh TNI dan Polri itu adalah amanat negara. Oleh karena itu kita pemerintah sipil untuk tetap membackup dengan batasan tugas kita masing-masing,” tuturnya.

Disinggung pembakaran sekolah di Hitadipa oleh TPN-OPM sebagai aksi pembalasan atas ditembaknya anggota mereka oleh aparat keamanan di Nabire beberapa hari lalu, menurut Bupati Natalis Tabuni, penindakan terhadap pelaku perampasan senjata yang dilakukan di Nabire beberapa hari lalu, tentu ada aturannya. Kata dia, pihak aparat melakukan penindakan itu ada dasar hukumnya. Karena pihak yang merampas senjata api itu melanggar UU, siapapun dia, warga sipil tidak berhak menguasai senjata api. 

“Menurut kami penindakan aparat terhadap pelaku perampasan senjata api itu sah-sah saja. Hanya saja kami ingatkan, kalau memang tidak melakukan tindakan perlawanan, kenapa tidak ditangkap saja supaya dilakukan pembinaan hukum dan mejadi contoh untuk saudara yang lainnya yang masih berbeda pendapat dengan kita. Karena siapa pun dia adalah sodara-sodara kita yang masih berbeda pandangan dengan kita,” ujarnya. (ros)