NABIRE – Pengumuman CPNS Formasi tahun 2018 Kabupaten Nabire yang telah diumumkan beberapa waktu lalu, dinilai agak rancu. Pengumuman yang disampaikan ke publik seharusnya adalah hasil dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Bukan hanya pengumuman yang ditandatangani oleh bupati tapi tanpa mengumumkan hasil dari Panselnas.

Hal ini seperti dikemukakan salah seorang anak asli Nabire yang kini tengah berkarir sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura, Alex Rumbobiar, saat menghubungi media ini, tadi malam.

“Hasil dari Panselnas itu bagian dari rekap hasil integrasi SKD dan SKB dan CPNS formasi tahun 2018. Dan ini wajib harus ditempel dan diketahui publik sehingga publik bisa lihat hasil yang sebenarnya. Peserta bisa langsung lihat dirinya itu dapat nilai berapa dan di ranking ke berapa. Dengan menempel hasil Panselnas itu berarti ada rasa keadilan dan ini berarti pemerintah daerah telah melakukan dengan sangat transparan,” tuturnya.

Jika hasil dari Panselnas itu tidak ditempel untuk diketahui publik, lanjut dia, akan ada kecurigaan public. Terlebih lagi ketika melihat pengumuman ada kesalahan yang terjadi. Salah satunya, didapati ada penulisan nama double (ditulis dua kali nama yang sama) di dalam pengumuman yang ditandatangani Bupati Nabire itu.

“Saya lihat yang diumumkan yang disahkan oleh bupati itu ada satu nama yang ditulis double, dan ini wajar jika ada kecurigaan telah terjadi keteledoran dan tidak hati-hati sehingga persoalan ini bisa terjadi,” tambahnya.

Lebih lanjut dikemukakan Alex, di beberapa daerah di Papua itu mereka wajib menempel hasil dari Panselnas. Namun untuk Nabire yang diumumkan adalah pengumuman yang disahkan oleh bupati. 

“Kita betul-betul hati-hati karena ini bupati harus transparan. Yang kita wanti-wanti jangan sampai nanti ini ada kepentingan-kepentingan politik lain yang dibawa masuk dalam hasil CPNS yang diumumkan.  Karena kita tahu bahwa sekarang yang terjadi dari bursa 3 pasangan calon di Nabire ini istri bupati juga masuk di dalam bursa pencalonan. Ini yang saya khawatirkan jangan sampai kepentingan politik terbawa masuk dalam pengumuman hasil CPNS formasi 2018,” paparnya. 

Dirinya mengharapkan agar masyarakat Nabire harus lebih jeli. Dirinya sebagai anak Nabire yang sedang mengabdi di rantau, ketika melihat hal ini sangat sedih karena ini tidak ada transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dalam rekrutmen CPNS formasi 2018.

“Saya pikir masyarakat di Nabire bisa ikuti, bila perlu melakukan protes sampai ke Panselnas maupun BKN, karena tingkat regional di Jayapura itu bisa komplain ke pusat. Supaya diketahui hasil yang diumumkan di Nabire seperti apa dan hasil dari Panselnas seperti apa ? Dan ini kita harus hati-hati karena Nabire masuk dalam Pilkada 2020. Ini yang harus perlu kita lihat secara transparan, terbuka sehingga masyarakat bisa tahu yang sebenarnya,” pungkasnya. (ros)