NABIRE – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Intan Jaya, Yoyakim Mujizau, S.STP, menanggapi aksi demo bantuan studi oleh mahasiswa, Senin (30/7) di Nabire. Dalam siaran persnya disebutkan, bantuan studi pada tahun 2017 dan 2018 tidak dianggarkan karena sejumlah alasan. Diantaranya karena Pilkada Bupati Intan Jaya susulan di beberapa TPS. Selain itu, anggaran difokuskan penyelesaian perang dan rehabilitasi kantor-kantor pemerintahan dan rumah-rumah dinas yang telah dibakar dan rusak berat di wilayah ibukota kabupaten dalam kerusuhan dan perang pasca Pilkada Intan Jaya. Kata dia, terkait kerusuhan, diduga ada oknum mahasiswa ikut dalam konflik dan provokasi massa. Terkait hal ini, lanjut Yoyakim Mujizau, mahasiswa harus bertanggung jawab dan tidak lempar batu sembunyi tangan. “Mahasiswa harusnya memberikan pandangan positif dan konstruktif kepada masyarakat kita yang belum mengerti. Jangan bilang sayangi daerah, masyarakat, dan alam Intan Jaya kalau mahasiswa sendiri jadi provokator dan aktor perusak pembangunan dan tatanan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Intan Jaya,” tuturnya. Lebih lanjut dikatakan, bantuan study ini akan dianggarkan pada tahun anggaran 2019 mendatang. Dengan syarat dan ketentuan penerimaan beasiswa yang akan diperketat. Syarat dan ketentuan antara lain, memperhatikan pendidikan langka seperti penerbangan, Akmil, Akpol, kedokteran, IPDN, dan lainnya sesuai ketentuan yang akan diberlakukan. Ketentuan lainnya, nilai KHS yang bagus bagi mahasiswa umum sebagai ketentuan dan syarat penerima bantuan atau beasiswa. Hal ini dilakukan supaya tidak semua menerima bantuan/beasiswa. “Kalau mahasiswa dan mahasiswi hendak audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya berarti tunggu setelah peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2018 mendatang. Setelah HUT baru bisa melakukan audiensi dengan mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah daerah. Audiensi mau diadakan oleh pemerintah dan mengundang mahasiswa atau mahasiswa yang adakan lalu mengundang pemerintah itu akan diatur nanti setelah HUT RI,” paparnya. (ros)