NABIRE – John NR Gobai, ketua POKSUS DPR Papua telah melakukan diskusi dalam pertemuan bersama Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, Doktor Roy Waroy yang didampingi salah satu Kepala Kantor BPN di Provinsi Papua, di ruang kerja Kakanwil BPN Provinsi Papua, Kamis (3/8/23) pekan lalu. Ada beberapa hal yang disampaikan Kakanwil BPN Papua, antara lain adalah sertifikasi tanah adat bagi masyarakat adat dan juga sertifikat komunal bagi suku-suku yang telah memiliki peta hasil pemetaan wilayah adat.

“Hal yang kedua adalah terkait dengan pemberdayaan, khususnya untuk SDM pada Kanwil BPN wilayah Papua,” ujar John NR Gobai, ketua POKSUS DPR Papua, dalam siaran persnya yang dikirim ke redaksi.

Dikatakan, dalam rangka sertifikasi tanah-tanah milik masyarakat adat, BPN memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini dukungan pemberian subsidi untuk pembuatan sertifikat bagi masyarakat adat yang telah memiliki lahan tetapi belum bersertifikat. 

“Agar dapat dibantu dengan gratis oleh BPN melalui dukungan dana subsidi dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Terkait sertifikasi tanah-tanah komunal, bila ada suku-suku atau suku yang telah mempunyai peta wilayah adat melalui pemetaan wilayah yang telah dilakukan sebelumnya, BPN dapat membantu proses sertifikasi tanah komunal tersebut.

Terkait dengan SDM OAP, penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua BPN mengharapkan agar pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara agar ada ASN OAP yang diangkat oleh pemerintah daerah untuk dapat ditempatkan pada Kantor BPN. Dan hal ini bisa berjalan melalui koordinasi dengan Kementerian PAN RB. (PPN)