NABIRE – Pemerintah daerah (Pemda) khususnya daerah-daerah yang sulit komunikasi agar mendekati dan meminta pemerintah pusat untuk kembali ke sistim pengelolaan keuangan secara manual. Karena, dengan sistim informasi pemerintah daerah (SIPD) yang mulai diterapkan mulai tahun anggaran ini menghambat pengelolaan keuangan di daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, Yoseph Minay di Nabire, Kamis (22/4) mengatakan pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diterapkan pemerintah pusat untuk semua kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia tanpa sosialisasi dan sumber daya manusia (SDM) pengelola ini menyulitkan bagi daerah-daerah yang sulit dengan jaringan komunikasi (online) sehingga mempengaruhi pelaksanaan di daerah.

Menurutnya, terlambatnya pembagian DPA ke semua OPD di Kabupaten Dogiyai merupakan salah satu dampak dari diberlakukannya SIPD ke semua daerah, tanpa mempertimbangkan tingkat kemudahan dan kesulitan komunikasi di masing-masing daerah.

Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai apabila pemerintah ingin menerapkan sistim seperti ini ke semua daerah, seharusnya dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana penunjang seperti sarana komunikasi. Karena, seperti Dogiyai, jaringan untuk telepon biasa saja masih susah, apalagi jaringan internet dan jaringan data online lainnya. Akibat dari kekurangan tersebut, Dogiyai bersama beberapa daerah lain mengalami kesulitan untuk masuk ke aplikasi SIPD.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komisi A ini meminta kepada pemerintah eksekutif dari beberapa yang terkendala dengan jaringan komunikasi online seperti Dogiyai, untuk meminta dan mendesak kepada pemerintah pusat untuk kembali menggunakan sistim manual pengelolaan keuangan di masing-masing daerah.

Ia mengungkap, akibat kesulitan jaringan online di Dogiyai, pengelolaan keuangan DPRD Kabupaten Dogiyai sementara masih menggunakan sistim manual. Karena, sistim online lewat aplikasi SIPD yang diterapkan pemerintah pusat ke semua daerah, menyulitkan pengelolaan keuangan di daerah gara-gara sulitnya komunikasi jaringan online untuk masuk ke sistim aplikasi SIPD. (ans)