DEIYAI  – Pemerintah daerah bersama legislatif kabupaten Deiyai berkomitmen menyelesaikan persoalan tapal batas kabupaten yang hingga kini masih menjadi salah satu persoalan. “Memang soal tapal batas, kami ada masalah dengan Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika,” kata Wakil Bupati Deiyai, Agustinus Pigome, kepada wartawan, Rabu (12/08/2015) siang di Deiyai.   Untuk persoalan tapal batas, kata Pigome, baru-baru ada bermasalah di perbatasan antara Kabupaten Deiyai dan Dogiyai.  Selain dengan Dogiyai, tambah Pigome, ada persoalan tapal batas dengan Kabupaten Mimika. Sehingga, ia mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya berkomiten bersama legislatif akan menyelesaikan masalah tapal batas.  Katanya lagi, kalau kita mau letakan tapal batas, mesti undang Bappeda propinsi, pemerintah kabupaten Deiyai, Pemda Dogiyai dan Pemda Mimika, kepala distrik yang bersangkutan.   “Kita juga akan libatkan kepala kampung, kepala suku dan masyarakat dari dua kampung yang berbatasan langsung. Semua komponen harus dilibatkan dalam perjelas tapal batas,” kata mantan guru itu.  Sehingga, dalam meletakan tapal batas, tambahnya, harus semua komponen terlibat, agar tidak terjadi masalah. Soal lokasi, masyarakat dari dua kampung yang berbatasan langsung, itu sudah tahu hak ulayat dari masyarakat jadi pemerintah tidak akan ganggu. “Hanya tapal batas pemerintahan yang harus diperjelas. Tapal batas sudah ada dari leluhur,” jelasnya.   Persoalan tapal batas dengan Dogiyai, jelas Pigome, pihaknya sudah menyurati kepada pemerintah Dogiyai. Masyarakat dari kampung Ugaapuga - Dogiyai - sudah tanam tapal batas hingga di Kampung Gakokebo, Distrik Tigi Barat yang notabene milik Kabupaten Deiyai.  Sedangkan persoalan tapal batas dengan Kabupaten Mimika, katanya lagi, terjadi di Distrik Kapiraya dan Bouwobado. Dua distrik tersebut memang ada permasalahan soal tapal batas.   “Soal itu juga kami akan undang pemerintah kabupaten Mimika dan kami akan selesaikan dalam waktu yang dekat,” katanya seraya menambahkan belum lama ini, di Bouwobado memang ada konflik antara masyarakat soal tapal batas.  Ketua DPR Deiyai, Yunias Edowai mengatakan, persoalan tapal merupakan salah satu persoalan yang harus selesaikan. Sehingga, pihaknya menyambut baik inisiatif dari Pemda Deiyai. “Sebelumnya, kita harus kordinasi terlebih dulu kepada kedua kabupaten, baik kabupaten Deiyai maupun Dogiyai,” kata Edowai.  Dalam penyelesaian tapal batas, kata Yunias Edowai, akan diperhatikan antara hak ulayat yang sudah ada sejak leluhur antara kedua belah pihak. Tapal batas, katanya, harus berangkat dari hak ulayat dan budaya yang ada di dusun perbatasan.  Ketua Komisi I DPRD Deiyai, Jhon Adii, mengatakan, sepakat dengan niat baik dari Pemda Deiyai dan pimpinan DPRD Deiyai yang sudah berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan tapal batas.  Untuk mengatasi persoalan tapal batas, kata Jhon Adii, pihaknya sudah berikan satu distrik untuk masyarakat di Mudetadi. “Dalam waktu yang dekat, legislatif bersama Pemda Deiyai akan turun ke Mudetadi untuk melihat dari dekat,” katanya. (ris)