NABIRE – Pelaksanaan pembangunan sejak 2014 hingga 2020 tidak berimbang antara lima distrik di wilayah Lembah Kamu dan Mapia.

Wilayah yang bergunung di Mapia ibarat hanya dipandang sebelah mata.

Oleh sebab itu, solusinya wilayah Mapia dimekarkan sebagai satu kabupaten baru.

Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Mapia, Yusak Ernest Tebay saat dihubungi di Nabire, Kamis (2/7) mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Dogiyai sejak 2014 hingga 2020, tidak berimbang antara lima distrik di sekitar lembah dengan lima distrik di wilayah Mapia.

Demikian juga dengan penempatan pejabat di lingkungan pemerintahan eksekutif, perimbangan dana pembangunan dan perhatian lainnya.

Selama ini, pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya kepada lima distrik di sekitar lembah.

Sedangkan pembangunan di lima distrik wilayah Mapia dianaktirikan, ibarat hanya dilihat sebelah mata ke Mapia.

Ia mencontoh, betapa tidak serius perhatian pemerintah Kabupaten Dogiyai ke wilayah Mapia, pengaspalan jalan lingkar Mapia hanya terhenti di Dawaikunu (Bukabado), belum ke Kampung Abaimaida sebagai kampung terakhir dari Distrik Mapia.

Apalagi mau ke Distrik Mapia Tengah.

Jalan darat untuk menghubungkan Moanemani sebagai pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Dogiyai dengan Distrik Piyaiye, mentok di Abouyaga, Distrik Mapia Barat.

Demikian juga hal dengan jalan ke Distrik Sukikai Selatan mentok di Kampung Atou, Distrik Mapia Tengah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai dua periode ini mengungkap, selama ini, pembagian dana pembangunan juga tidak berimbang, banyak kegiatan pembangunan tertumpuk di Lembah Kamu, wilayah Mapia hanya sedikit, perimbangan antara 70% di lembah Kamu dan hanya 30 persen dari APBD setiap tahun anggaran untuk lima distrik di wilayah Mapia.

Tebay menilai, selama ini pembangunan fisik, penempatan pejabat dan perhatian pembangunan lainnya, perhatian pemerintah Dogiyai lebih kepada lima distrik di lembah Kamu.

Sementara di wilayah Mapia yang dihimpit oleh gunung, terkesan diabaikan.

Yusak Tebay mengatakan dengan melihat ketidakadilan dalam pembangunan segala aspek selama ini, anggota DPRD Dogiyai dari wilayah Mapia meminta Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk memekarkan satu daerah otonom baru dengan membentuk satu kabupaten baru di wilayah Mapia.

Sebagai administrator anggota legislator dari wilayah Mapia mendesak pemerintah melalui Bupati Dogiyai, Yakubus Dumupa untuk memekarkan Kabupaten Mapia Raya untuk lima distrik di wilayah Mapia.

Karena selama ini, kebutuhan urgen seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, Imtaq (iman dan taqwa) dan pembangunan infrastruktur di wilayah Mapia selama ini hanya dipandang dengan sebelah mata, belum melihatnya secara utuh. 

Supaya lewat pemekaran kabupaten baru, masyarakat di wilayah Mapia juga dapat menikmati pembangunan dalam segala aspek seperti yang dirasakan oleh masyarakat di daerah lain.

Ketua Tim Pemekaran ini meminta kepada seluruh rakyat perlu mengetahui bahwa selama masyarakat Mapia dianaktirikan oleh Pemkab Dogiyai sehingga itu wajar terjadi dengan memekarkan sebuah kabupaten baru yang meliputi seluruh wilayah Mapia.

Karena petinggi pengelola kebijakan di Kabupaten Dogiyai (eksekutif dan legislatif) semua dikuasai oleh masyarakat dari lima distrik di lembah Kamu. 

“Biar bicara sampai mulut sobek, telinga mengalir seperti air juga tidak akan sampai.

Karena tertumpu di pengambil kebijakan, ibaratnya sambil menambahkan, dengan demikian, kepada masyarakat dari lima distrik di wilayah Mapia, baik itu pelajar, mahasiswa, intelektual yang membantah dan mencap seperti apapun, akan menerima semua kritikan, cemoh dan saran-usul dengan kepala dingin.

Karena, semua yang terjadi di Dogiyai selama ini di depan mata saya,” tuturnya.

Bupati Dogiyai, Yakubus Dumupa telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Tim Pembentukan Kabupaten Mapia Raya, 19 Juni 2020 lalu dari lapangan Sepak Bola, Gerardus Tigi di Bomoman, Distrik Mapia.

Secara tegas, Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Mapia Raya, Yusak Ernest Tebay mengatakan, SK dalam map yang diserahkan oleh Bupati Dogiyai, Yakubus Dumupa di Bomomani, itu bukan rekomendasi dari bupati, juga bukan SK Pembentukan Kabupaten Mapia Raya, tetapi itu hanya SK Tim Pemekaran Kabupaten Mapia Raya. 

Menanggapi penolakan melalui aksi mahasiswa di Jayapura dan kritikan lewat media sosial, Tebay menegaskan, SK Tim Pemekaran Kabupaten dikeluarkan untuk memperjuangkan pemekaran sebuah kabupaten baru melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama.

Bukan, dengan menerimanya SK Tim Pemekaran Kabupaten Mapia Raya, langsung jadi tetapi ini ibarat menerima ijazah TK, belum masuk sekolah di SD, SMP dan SMA hingga perguruan tinggi.

Perjuangan akan berakhir setelah pemerintah menetapkan Kabupaten Mapia Raya dan menunjuk seorang Bupati Caretaker.

Tebay menyimbolkan, tim pemekaran pakai toga wisuda kalau sudah ada Bupati Caretaker Kabupaten Mapia Raya.(ans)