JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memaparkan inovasi transformasi layanan kesehatan bertajuk KOHARUSEHAT dalam ajang Leimena Conference 2026 yang berlangsung di Sasana Widya BRIN, Jakarta, pada 27–29 Juli 2026. Program tersebut menjadi strategi besar Pemprov dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini dihadapkan pada persoalan geografis, keamanan, hingga keterbatasan sumber daya manusia.

Melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, inovasi tersebut diperkenalkan sebagai bagian dari implementasi visi dan misi BANGKIT Papua Tengah yang diusung Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley. KOHARUSEHAT dirancang sebagai arsitektur pelayanan kesehatan yang mengubah paradigma dari pendekatan kuratif menjadi lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, mengungkapkan bahwa kondisi layanan kesehatan primer di Papua Tengah masih menghadapi tantangan besar. Dari total 150 puskesmas yang tersebar di delapan kabupaten, hanya sekitar 12 persen atau 18 puskesmas yang telah memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan wajib secara lengkap.

Selain itu, sebanyak 44,7 persen puskesmas masih beroperasi tanpa dokter umum, sementara 84,7 persen lainnya belum memiliki dokter gigi. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas layanan dengan memastikan 127 puskesmas telah teregistrasi dan 73 puskesmas telah memperoleh akreditasi.

"Kami ingin menggeser paradigma penggunaan Dana Otonomi Khusus. Jangan lagi hanya habis di hilir untuk mengobati orang sakit, tetapi harus memperkuat hulu agar masyarakat tetap sehat," ujar dr. Agus saat mempresentasikan inovasi tersebut.

Ia menjelaskan, KOHARUSEHAT dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama adalah penguatan layanan promotif dan preventif melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) agar masyarakat sehat tetap sehat. Pilar kedua berfokus pada perlindungan akses layanan medis melalui optimalisasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan. Sementara pilar ketiga menjadi jaring pengaman bagi pembiayaan kasus-kasus kedaruratan medis yang belum ditanggung BPJS.


APBD Provinsi Jadi Penyangga Daerah 3T


Menurut dr. Agus, keberhasilan implementasi ILP tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten yang memiliki keterbatasan fiskal. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil peran aktif melalui dukungan pendanaan dari APBD Provinsi.

"Kami tidak ingin berlindung di balik alasan batasan kewenangan otonomi daerah. Pemerintah provinsi hadir sebagai penyangga agar pelayanan kesehatan di daerah tidak terhenti," tegasnya.

Sebagai langkah awal, Pemprov telah menetapkan delapan Puskesmas Percontohan ILP pada 2025, yakni Puskesmas Topo, Wanggar, Sinak, Bilogai, Mulia, Waghete, Moanemani, dan Enarotali. Program tersebut kemudian diperluas dengan penambahan delapan puskesmas baru pada 2026.

Untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, Dinas Kesehatan Papua Tengah juga mengalokasikan dukungan melalui empat program strategis, yakni pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan dan Posyandu, modernisasi alat diagnostik seperti laboratorium otomatis, USG portabel dan EKG digital, pengadaan ambulans double cabin serta speedboat ambulance untuk wilayah pesisir, hingga pemasangan panel surya guna menjamin pasokan listrik bagi operasional alat kesehatan dan penyimpanan vaksin di daerah yang belum terjangkau listrik PLN selama 24 jam.


PACE-MACE, Pendekatan Berbasis Budaya


Tidak hanya membangun infrastruktur, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengembangkan pendekatan sosial budaya melalui inovasi PACE-MACE (Papa CERDIK, Mama CERDAS).

Program ini memberdayakan kader Dasawisma PKK bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai pemantau kesehatan keluarga secara langsung dari rumah ke rumah.

Melalui pendekatan tersebut, setiap kelompok masyarakat diharapkan mampu menjadi "Puskesmas Pembantu Bernyawa" yang hadir di tengah masyarakat tanpa harus menunggu pembangunan fasilitas fisik di seluruh kampung.

"Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pelayanan kesehatan di Papua. Karena itu, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan primer," jelas dr. Agus.

Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, Pemprov juga menggandeng berbagai organisasi perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum membantu penyediaan rumah layak bagi tenaga kesehatan, Dinas ESDM menyediakan panel surya, sementara Dinas Kominfo menghadirkan akses internet berbasis Starlink bagi fasilitas kesehatan di pedalaman.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan kader melalui bantuan bibit tanaman pangan, perikanan, serta peternakan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga kader sekaligus berkontribusi dalam penurunan angka stunting.


Usulkan Tunjangan Profesi Nakes Nasional


Dalam forum Leimena Conference 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyampaikan usulan kebijakan kepada Kementerian Kesehatan berupa pembentukan Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi yang didanai APBN.

Menurut dr. Agus, rendahnya jumlah penduduk di wilayah pedalaman menyebabkan nilai kapitasi BPJS menjadi kecil sehingga belum mampu menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.

"Kami mengusulkan skema tunjangan profesi seperti halnya Tunjangan Profesi Guru. Kesejahteraan tenaga kesehatan harus dihitung berdasarkan kompetensi dan pengabdian, bukan semata-mata jumlah penduduk. Ini menjadi solusi permanen untuk menghentikan eksodus tenaga kesehatan dari wilayah 3T," ujarnya.


Komitmen Perangi Stunting


Sebagai bagian dari komitmen membangun generasi sehat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menjalankan program bantuan tunai sebesar Rp350.000 per bulan bagi setiap anak usia 0–4 tahun.

Program yang menjadi bagian dari visi BANGKIT Papua Tengah tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dinilai sebagai periode paling menentukan dalam mencegah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua Tengah di masa depan.

"Langkah kecil untuk deteksi dini adalah lompatan besar bagi masa depan. Bersama Integrasi Layanan Primer dan inovasi yang terus berkembang, kami ingin mewujudkan Papua Tengah yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ko Harus Sehat," tutup dr. Agus. (you)