NABIRE - Provinsi Papua Tengah mengambil langkah proaktif dalam kesiapsiagaan bencana sosial dengan memulai penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon). Rapat koordinasi awal yang penting ini diselenggarakan pada Selasa, (15/07/2025) di Hotel Getz, Nabire, melibatkan Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Adventist Development and Relief Agency (ADRA) sebagai fasilitator utama.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara perwakilan ADRA dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Jakarta pada Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, BNPB secara khusus meminta provinsi-provinsi di Papua, terutama provinsi pemekaran yang belum memiliki dokumen Renkon, untuk segera menyusunnya.

"BNPB meminta kepada ADRA Indonesia untuk memfasilitasi penyusunan dokumen Renkon," jelas Jhon Sawaki, Project Manager ADRA Indonesia, saat diwawancarai awak media. 

"Setelah kami melihat, kami mencoba melakukan pendekatan ke pemerintah di beberapa provinsi di Papua. Akhirnya yang merespons positif adalah Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Tengah," ucapnya. 

ADRA menyambut baik kesempatan ini untuk membantu memfasilitasi penyusunan dokumen Renkon bagi kedua provinsi tersebut. Dokumen Renkon ini merupakan standar pelayanan minimal yang diminta oleh pemerintah daerah, mengingat selama ini belum banyak pemerintah daerah di Papua yang memilikinya.

Jhon Sawaki menjelaskan, seluruh biaya penyusunan dokumen ini sepenuhnya ditanggung oleh ADRA. "ADRA yang membiayai semua kegiatan ini," tegasnya. ADRA sendiri adalah lembaga keagamaan yang merupakan bagian dari Gereja Masehi Adven Hari Ketujuh, fokus pada pengembangan dan bantuan kemanusiaan.

Kerja sama ini tidak hanya melibatkan ADRA dan pemerintah daerah, tetapi juga BNPB pusat. Pertemuan awal ini bertujuan untuk memberikan gambaran informasi terkait rencana ke depan. Pelatihan penyusunan dokumen Renkon akan dilaksanakan Minggu depan di Nabire, dengan fasilitator langsung dari BNPB Pusat.

"Kami memfasilitasi untuk pelatihannya di sini. Kalau pengurusan ini nanti langsung di bawah Gubernur, jadi nanti kami berharap ada SK dari gubernur untuk tim yang sudah dibentuk nanti," tambah Jhon Sawaki. 

Tim yang akan dibentuk ini diharapkan dapat membantu dan memfasilitasi penyusunan dokumen Renkon di tingkat kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah.

Meskipun awalnya direncanakan untuk minggu ini, kegiatan harus ditunda karena konsultasi teman-teman dari BNPB provinsi ke pusat. "Kegiatan nanti akan dilaksanakan Minggu depan di sini," pungkas Jhon Sawaki. Selain Papua Tengah, Provinsi Papua Barat Daya juga menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan fasilitasi serupa dari ADRA.(sam)