INTAN JAYA – Sesuai dengan amanat Pasal 132 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan atau Panwas Distrik (Panwasdis) diatur dalam Peraturan Bawaslu. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 ini pada intinya mengamanatkan kepada Bawaslu melalui Panwaslu kabupaten/kota untuk segera membentukan Panwaslu Kecamatan agar dapat mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 yang dimulai pada bulan September 2017, serta Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada Oktober 2019, Bawaslu RI menerbitkan peraturan/pedoman ini pada dasarnya disusun dengan mengedepankan pertimbangan kemudahan (simplicity), kecepatan proses, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembentukan Panwaslu kecamatan. Demikian disampaikan, Yohakim Migau, Ketua Divisi SDM dan Organisasi Panwaslu Intan Jaya, seraya menambahkan, Jadwal perekrutan Panwasdis sudah dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua, maka tidak lama lagi atau dalam waktu dekat ini, Panwas Kabupaten Intan Jaya akan mengumumkan dan mengeluarkan jadwal tahapan seleksi Panwasdis. “Namun sebelumnya kami intern Panwas Intan Jaya akan mempertimbangkan beberapa persoalan yang ada, yakni pemerintah Intan Jaya dalam hal ini Bupati dan Sekda hingga sampai sekarang, belum merespon dan menyetujui usulan Panwas Kabupaten Intan Jaya tentang surat persetujuan Sekretaris (Kasek), dan BPP Panwas Kabupaten Intan Jaya, maka pembukaan rekening pun masi belum kami lakukan,” terang Yohakim.  Oleh sebab itu, tambahnya, pasti untuk biaya pembentukan Panwasdis akan menjadi kendala. Biarpun demikian, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk kegiatan seleksi Panwasdis akan tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ada. “Dan persoalan tersebut ini, Baswaslu Provinsi Papua pun sangat mengetahuinya soal kendala-kendala kami Panwas Kabupaten Intan Jaya, maka kami minta kepada pemerintah daerah bahwa jika pemerintah daerah tidak menyetui dengan usulan kami soal Kasek dan BPP, maka sesegeranya menyurati kepada kami lembaga panwas dengan surat yang menyatakan tidak menyetui usulan Panwas, agar kami pun dapat untuk koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah atau pun dengan Bawaslu provinsi,” terangnya. Tambah dia, sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor : 900/10903/SET tanggal 20 September 2017 berdasarkan hasil rapat Desk Pilkada Provinsi Papua pada hari Selasa 29 Agustus 2017, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura yang dihadiri oleh Bupati dan Sekda di 29 kabupaten/kota, dengan Pembahasan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2018, dan beberapa agenda penting lainya itu diantaranya pemerintah Provinsi menyampaikan dan memerintahkan kepada pemerintah daerah di masing-masing kabupaten/kota untuk segera menyediakan atau memfasilitasi kantor serta semua kelengkapan kebutuhan sekertariatnya bagi Panwas kabupaten/kota, namun pemerintah daerah Intan Jaya hingga sampai saat ini pun, belum ada tanggapan danjawaban untuk lembaga Panwas Intan Jaya. Untuk itu, beberapa bulan ini kami Panwas Intan Jaya mendekati pemerintah daerah dengan berupa surat maupun tatap muka langsung, akan tetapi tidak ada respon balik yang baik. Bahkan sekarang-sekarang ini pun mau bertemu dengan pemerintah daerah, akan tetapi semua pada jalan dinas ke Jayapura dan Jakarta “alias keluar daerah semua” tidak tau apa itu benar atau hanya tipu saja. Terus kami bertanya urusannya apa? Padahal Intan Jaya pemerintah tidak ada aktifitas sama sekali. “Dengan demikian, bagi mereka yang mau mengikuti seleksi Panwas Distrik agar menunggu pengumuman test dan kami akan mengumumkan jadwal seleksi tersebut melalui media (Papuapos Nabire dan RRI). Dan kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Intan Jaya, bahwa tempat pelaksanaan seleksi Panwasdis kami akan umumkan bersamaan dengan jadwalnya. Bersama masyarakat Awasi Pemilu bersama Bawaslu tegakkan Keadilan,” pungkasnya. (ist)