JAYAPURA - Ketua Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian, Deerd Tabuni meminta kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Keerom dan Provinsi Papua untuk memberikan perhatian serius kepada masyarakat yang ada di kampung, khususnya Orang Asli Papua.   “Kami harap OAP ini mendapatkan perhatian serius, karena teman-teman nusantara lain yang tinggal disini sudah maju, bagaimana OAP perlu dibina secara baik,” kata Deerd Tabuni, dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR Papua didampingi Sekretaris Komisi II, John Ibo, dan Anggota Komisi, Mustakim HR, H. Syamsunar Rasyid, Pendis Enumbi dan Nikius Bugiangge di Kampung Baburia, Arso Barat, Kabupaten Keerom, akhir pekan kemarin. Dalam hearing ini, juga dihadiri anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR, Nikius Bugiangge dan Pendis Enumbi serta staf ahli Komisi II DPR Papua. Menurut Politisi Partai Golkar itu, semangat untuk membina OAP harus terus didorong sesuai visi misi Gubernur Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, sehingga kemandirian masyarakat khususnya OAP terbentuk dalam upaya menuju kesejahteraan. Diungkapkannya,  dalam hearing ini, warga Kampung Baburia meminta agar pembangunan jalan lingkar kampung diperhatikan, karena untuk menjual hasil kebun, perikanan, peternakan dan lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan rumah layak huni kepada masyarakat. “Ya, kami harap Pemkab Keerom maupun  Pemprov Papua dapat memperhatikan ini,” kata Deer Tabuni. Apalagi, lanjut Deerd Tabuni, ke depan akan dibangun pabrik betatas di Distrik Skanto, Keerom, sehingga ini dibutuhkan pembinaan dan pendampingan rutin kepada masyarakat agar mereka menjadi pilar ekonomi bagi kampung. “Dari aspirasi melalui Musrenbang Kampung itu, kami akan  sampaikan ke intansi terkait. Nanti kita lihat apakah usulan ini sudah masuk dalam perencanaan kabupan,  jika belum masuk maka kami akan dorong dinas di Provinsi untuk dapat ditanggulangi,”  ujarnya. Yang jelas, kata Deerd Tabuni, yang urgen adalah perlu didorong jalan sebagai akses transportasi masyarakat untuk memasarkan hasil bumi mereka, sehingga tidak lagi jalan kaki 2 – 3 Km dan akan dorong OAP untuk dalam bidang peternakan seperti sapi, babi, ayam, kambing dan lainnya. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR menambahkan, kampung ini baru terbentuk 6 bulan lalu, yang sebelumnya bernama Kampung Barito. Hampir 75 persen adalah masyarakat Pegunungan, sisanya adalah nusantara. “Sehingga  banyak yang mereka harapkan dari pemerintah, salah satunya infrastruktur desa, kantor maupun jalan,” ujar Mustakim. Selain itu, kata Mustakim, mereka umumnya petani kakao membutuhkan perhatian dari pemerintah, terutama mengatasi serangan hama penyakit dan butuh pembinaan. “Kami akan tindaklanjuti semua aspirasi ini. Kami harap Pemkab Keerom jangan melihat ada diskriminasi yang menyebabkan terjadi gejolak antara satu kelompok dengan lainnya,” ucapnya. Mustakim mengharapkan Pemkab Keerom tidak pilih kasih, tetapi melihat semua masyarakatnya, apalagi ini kampung yang baru dimekarkan, sehingga mereka butuh pembinaan.(yuni)