MIMIKA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah nomor urut dua, Natalis Tabuni dan Titus Natkime mendapat pertanyaan dari moderator tekait strategi untuk mengembangkan ekonomi rakyat, "Ekonomi kerakyatan harus tumbuh dari rakyat itu sendiri," tegas Natalis Tabuni.

Calon Gubernur Papua Tengah nomor urut dua berkomitmen akan membantu memfasilitasi dan mengembangkan ekonomi kerakyatan di Papua Tengah dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkreasi.

Pemerintah hanya menyediakan fasilitas dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berlatih membuka usaha secara mandiri. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Cagub nomor urut dua pada debat pertama Pilkada Papua tengah, yang digelar di Gedung Futsal Timika, Kabupaten Mimika belum lama ini.

Paslon nomor urut 2 juga menambahkan, bahwa ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah masyarakat harus bisa mandiri dan harus berkreasi, serta mereka harus bisa menghasilkan pendapatan per kapita. Dengan hasil tersebut bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga bisa sekolahkan anak, serta biaya lainnya.

Lanjut pasangan yang dikenal NT-TN itu, potensi sumber daya yang ada di tanah Papua ini sangat luar biasa, seperti sektor pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan dan kehutanan. Dengan adanya sumber daya yang melimpah ini, peran pemerintah adalah membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang ada di Papua Tengah, mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bisa menggerakkan perekonomian lokal.

"Bila terpilih nanti, kami akan menyiapkan anggaran, termasuk dari Dana Bagi Hasil (DBH) Freeport Indonesia untuk mendidik dan memberi kesempatan kepada masyarakat Papua, terutama Mama-mama Papua agar bisa berusaha dan mandiri," kata mantan Bupati Intan Jaya 2 periode itu.

Selain itu, Paslon nomor urut dua berencana akan memberikan bantuan berupa modal usaha dengan bunga nol persen, bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam usaha dan menciptakan pendapatan secara mandiri tanpa harus selalu bergantung terhadap pemerintah. "Pemerintah tidak mungkin selalu menghidupi mereka, karena mereka harus hidup mandiri," pungkasnya.(amd)