NABIRE - Nabire ini merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Nabire juga sebagai warga negara sebenarnya ingin dilayani, diperhatikan, serta mendapat keadilan dalam bidang pembangunan, sehingga dengan adanya festival budaya pranata adat untuk perdamaian dan pameran pembangunan perempuan Papua 2018 di Kabupaten Nabire, pemerintah pusat mempunyai perhatian khusus kepada Nabire, terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Demikian dikatakan Ketua Panitia Festival Budaya Pranata Adat untuk Perdamaian dan Pameran Pembangunan Perempuan Papua tahun 2018, Yufinia Mote, S.SiT yang juga merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire, saat diwawancarai di tengah-tengah pagelaran lomba perahu dayung tradisional, Selasa (7/8), di Pantai Nabire.Lanjutnya, selain itu, tujuan Pemerintah Kabupaten Nabire juga membuat iven kebudayaan, hal ini juga bertujuan untuk lebih memperkuat dan melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Nabire, baik dari sisi budaya adat kepulauan dan pesisir, tetapi juga dari sisi budaya adat dari wilayah pegunungan, dibawah miniatur Indonesia karena semua suku dari Sabang sampai Merauke ada di Nabire. “Dengan keberagaman suku, adat dan budaya yang ada di Nabire ini, masyarakat Nabire saling menghargai satu sama lain dan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Dan apa yang menjadi semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten Nabire ini sudah terwujud di Nabire, walaupun beda suku, agama, budaya tetapi semua warga masyarakat bisa berjalan seiring sejalan menjaga dan membangun Nabire,” tutur Yufinia. Menurutnya, dengan kehadiran Dirjen Penanganan Daerah Pasca Konflik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Sugito, SH.,MH dapat melihat secara langsung apa yang sebenarnya dibutuhkan warga masyarakat di Kabupaten Nabire dalam bidang pembangunan, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire khususnya masyarakat asli Papua. (cad)