NABIRE - Kabupaten Nabire resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 155 rencana kawasan transmigrasi baru oleh Kementerian Transmigrasi. Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi penguatan ketahanan pangan lokal serta peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Nabire, Luther Untung, S.E., M.M., menyatakan penetapan ini merupakan langkah strategis. Menurutnya, warga transmigrasi selama ini menjadi tulang punggung utama dalam menopang sektor pangan daerah.

“Ketika Kabupaten Nabire sudah ditetapkan sebagai 155 rencana kawasan transmigrasi baru oleh Kementerian Transmigrasi, maka hal utama untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal itu dengan sendirinya akan tercapai. Karena sasaran atau tulang punggung penguatan ketahanan pangan berada di warga transmigrasi,” ujar Luther saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).

Luther menjelaskan, kontribusi warga transmigrasi mencakup berbagai sektor produktif yang vital bagi penggerak roda ekonomi masyarakat bawah. Peran tersebut tidak hanya sebatas bercocok tanam, tetapi juga meluas ke sektor pendukung lainnya.

“Warga transmigrasi berkecimpung di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kerakyatan. Jadi kegiatan transmigrasi ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan lokal,” jelasnya.

Ia melepaskan kenangan masa lalu saat pendampingan transmigrasi masih berjalan optimal di Nabire. Salah satu komoditas unggulan daerah yang sempat berjaya adalah hasil komoditas perkebunan lokal.

“Contohnya jeruk manis. Dulu jeruk di Nabire itu manis karena masih ada kegiatan penyuluhan dan pelatihan dari Departemen Transmigrasi di Kabupaten Nabire,” kenang Luther.

Namun, aktivitas pendampingan tersebut sempat terhenti seiring dengan perubahan regulasi daerah. Pengalihan wewenang membuat program pembinaan tidak berjalan seaktif sebelumnya.

“Setelah Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) berlaku, Kementerian Transmigrasi menyerahkan sepenuhnya tugas dan fungsi itu ke Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua. Sejak itulah aktivitas transmigrasi sempat tidak berjalan,” ungkapnya.

Luther berharap pengaktifan kembali status kawasan transmigrasi baru ini dapat menghidupkan kembali program pembinaan bagi warga. Hal tersebut dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

“Sekarang kegiatan itu harus dikembalikan supaya warga binaan benar-benar tersentuh untuk memperkuat ketahanan pangan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, otomatis realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga naik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Nabire,” pungkasnya. (sam)