JAYAPURA - Terkait pemadaman listrik secara bergilir yang kerap menjadi momok bagi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya, Kepala PT PLN (perseso) Area Jayapura Wilayah Papua dan Papua Barat, Merry Lauw angkat bicara.Dikatakannya, kondisi pasokan listrik mulai awal November 2015 yang menyebabkan sering terjadinya pemadaman bergilir lantaran terkendala pada pemeliharaan unit mesin serta gangguan pada transmisi 70 Kv untuk suplai listrik dari PLTA Genyem, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.Diakuinnya walaupun PLTA Genyem masih dalam tahap uji coba, namun PLN mengalami defisit 10 mega watt sehingga terkendala pada suplai listrik. "Kami defisit kurang lebih 10 mega watt tapi diupayakan dalam minggu ini untuk PLTA jika gangguan sudah di dapat atau ditemukan sehingga bisa membantu daya atau beban yang sudah lebih di Kota Jayapura," ujarnya.Menurutnya, seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan listrik setiap tahun meningkat. Tentu hal ini membuat PLN memperhatikan keandalan jaringan yang bervariasi mulai dari pemasangan kabel yang tadinya PLN memakai kabel yang ukurannya 7 mili di ganti dengan kabel yang 150 mili."Nah suatu proses dan pekerjaan yang berkesinambungan dan membutuhkan waktu karena PLN bekerja listrik harus padam. Nah ini yang menjadi kendala bagi kami," terangnya.Diakuinnya pemadaman bergilir diusahakan paling tidak awal Desember, paling tidak pihak PLN bakal mengurangi terjadinya pemadaman jika tidak terjadi gangguan pada gardu.Di sisi lain, terkait tunggakan listrik untuk area Jayapura, Merry mengaku setiap bulannya tidak turun melainkan tetap atau meningkat."Rp 28 miliar tunggakan itu bulan lalu ditambah rekening berjalan jadi sekitar Rp 64 miliar itu harus kami kejar untuk penurunan di bulan November," ungkapnya.Karena PLN merupakan salah satu primadona area Jayapura sehingga pihaknya yang di percayakan agar tunggakan bisa turun dan tentunya tidak ada Kwh yang hilang."Jadi kami turun tunggakan itu di hitung mulai dari hari. Kalau 37 hari itu dikategorikan seluruh jenis tarif seperti umum, TNI, Polri, dari vertikal otonom, BUMN ada beberapa jenis tarif itu paling tidak kami bersaldo itu Rp 10 miliar sekarang masih bersaldo Rp 20 miliar, jadi kami harus turunkan diluar dari pada TNI dan Polri," tandasnya. (Ramah)