Sangat Besar Peran Parpol
KITA boleh dan sah-sah saja meramal dan menghendaki sosok figur Bakal Calon (Balon) kepala daerah entah Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati. Beredarnya polling sejumlah nama sebagai calon gubernur atau bupati lewat media sosial (Medsos)khususnya lewat grup WA. Sejumlah nama birokrat, politisi dan swasta diikutkan dalam polling pendapat.
Sejak dilaksanakannya pemilihan langsung, bakal calon kepala daerah diusung partai politik lewat rekomendasi sebelum disaring dan ditetapkan lembaga penyelenggara, tidak lagi melalui perwakilan tokoh-tokoh masyarakat.
Parpol dalam menjaring bakal calon, ada partai lewat survei misalnya Golkar, ada Parpol menjaringnya berjenjang, melalui pengurus partai di tingkat kabupaten. Ada partai yang memberi hak kepada pengurus di daerah kabupaten untuk bupati dan pengurus partai tingkat provinsi untuk gubernur. Ada juga Parpol yang menghendel pendaftaran lewat pengurus pusat.
Terlepas dari kewenangan merekrut dan mengeluarkan rekomendasi partai, minimal sebagian partai masih ada kepercayaan pengurus partai di daerah untuk memberi masukan pertinbangan dari daerah sebelum pengurus pusat menetapkan figur yang akan diusung.
Oleh sebab itu, kepada pengurus partai di daerah, untuk 8 kabupaten diharap memberi masukan yang seobyektif mungkin dengan mempertimbangkan latar belakang karier dan pengalaman tanpa mengedepankan kemampuan finansial bakal calon. Pengalaman dan latar belakang karier ini penting agar mendapat dukungan yang karena mengenal calon pemimpin mereka.
Demikian juga halnya tingkat provinsi. Provinsi Papua Tengah baru pertama kali mau ikut Pilkada agar Papua Tengah menjadi provinsi definitif. Oleh sebab itu, pengurus partai tidak asal merekrut, tetapi mengevalusi kepemimpinan selama berkarier di bidang apa saja. Karena figur bakal calon gubernur yang akan diusung partai berpengaruh perkembangan partai yang bersangkutan di provinsi 'penuh gejolak' ini.(frans tekege)