Oleh: Asir Mirip, S.Pd., M.Si.

(Opini pribadi)

Pertumbuhan Ekonomi Tidak Cukup Diukur dari Angka

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dibicarakan melalui angka statistik, investasi, atau besarnya anggaran. Bagi masyarakat Intan Jaya, pertumbuhan harus tampak dalam harga kebutuhan pokok yang terjangkau, kemudahan transportasi, kegiatan usaha, dan pelayanan publik.

Bagaimana perekonomian berkembang apabila barang kebutuhan sehari-hari masih harus diangkut dengan pesawat dan akses antarkampung masih menghadapi keterbatasan jalan serta jembatan? Inilah tantangan struktural yang perlu dijawab bersama.

Mahalnya Harga Barang, Cermin Ketimpangan Akses

Bahan diskusi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada Oktober 2026 menggambarkan harga cabai sekitar Rp250.000–Rp300.000 per kilogram dalam kondisi normal, dan dapat mencapai Rp400.000 ketika pasokan terganggu. Air mineral kemasan 600 mililiter dilaporkan Rp30.000 per botol; pertalite dalam kemasan botol tertentu sekitar Rp50.000. Angka ini merupakan contoh kondisi lapangan, bukan rata-rata harga resmi seluruh kabupaten.

Mahalnya harga bukan semata persoalan pedagang. Biaya transportasi, keterbatasan pasokan, dan ketergantungan pada penerbangan membuat masyarakat menanggung beban ekonomi yang lebih berat.

Ketika Sepeda Motor Harus Digotong Menyeberangi Jembatan

Dokumentasi memperlihatkan warga bergotong royong mengangkat sepeda motor melewati jembatan yang sulit dilalui kendaraan. Ini bukan sekadar masalah perjalanan, tetapi juga akses pasar, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan. Jalan dan jembatan adalah infrastruktur ekonomi dasar.

Biaya Pembangunan yang Tidak Sama

Membangun sekolah, puskesmas, atau jembatan di Intan Jaya tidak dapat disamakan biayanya dengan daerah yang memiliki jaringan jalan memadai. Semen, besi, kendaraan, bahkan bagian alat berat perlu diangkut lewat udara. Di beberapa tempat, material masih harus dipikul secara manual.

Karena itu, perencanaan dan penilaian kewajaran anggaran harus memperhitungkan biaya logistik, medan, dan akses riil. Keadilan anggaran bukan menyamakan angka biaya, tetapi memastikan setiap daerah dapat memperoleh pelayanan yang setara.

Transportasi Udara sebagai Urat Nadi Ekonomi

Selama akses darat yang memadai belum tersedia, transportasi udara tetap menjadi penghubung utama Nabire–Sugapa. Bahan diskusi mencatat tarif penumpang yang dapat mencapai jutaan rupiah dan biaya pengiriman barang berdasarkan berat muatan. Besarnya biaya ini memengaruhi perdagangan, mobilitas, dan pembangunan.

Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten perlu mengkaji dukungan konektivitas dan distribusi kebutuhan pokok yang tepat sasaran, transparan, serta terukur.

Lima Agenda Percepatan Ekonomi

Pertama, membuka konektivitas Nabire–Sugapa secara bertahap, berdasarkan kajian teknis, keamanan, lingkungan, hak masyarakat adat, dan kemampuan anggaran; sekaligus memprioritaskan jembatan antarkampung.

Kedua, menekan biaya logistik melalui perbaikan tata distribusi, evaluasi angkutan bersubsidi, dan pemantauan harga agar manfaatnya sampai kepada masyarakat.

Ketiga, memperkuat pertanian pangan, hortikultura, koperasi, dan usaha mikro lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

Keempat, menerapkan standar biaya pembangunan yang mempertimbangkan kesulitan geografis dan didukung bukti lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, memperkuat keamanan warga sipil, dialog, dan kepastian pelayanan publik sebagai prasyarat kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Keadilan Pembangunan bagi Pegunungan Papua

Papua Tengah membutuhkan pendekatan pembangunan yang peka terhadap perbedaan akses dan biaya antarkabupaten. Kebijakan yang seragam berisiko memperlebar kesenjangan apabila tingkat keterisolasian tidak diperhitungkan. Keberpihakan berdasarkan kebutuhan objektif merupakan bagian dari keadilan pembangunan.

Penutup: Membuka Keterisolasian, Membuka Masa Depan

Percepatan pertumbuhan ekonomi Intan Jaya tidak dapat dilepaskan dari upaya mengatasi keterisolasian. Keberhasilan bukan hanya ketika angka ekonomi meningkat, melainkan ketika masyarakat merasakan harga yang lebih terjangkau, akses yang lebih aman, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas.

Intan Jaya tidak meminta pembangunan yang berlebihan. Intan Jaya membutuhkan pembangunan yang adil, sesuai dengan kenyataan geografis dan kebutuhan masyarakatnya. (Penulis adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah)