Meki Nawipa Resmikan SP2D Online dan KKPD di Papua Tengah

NABIRE - Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, pada Rabu, (1/07/26), meresmikan dua sistem modern yang memiliki dua pilar utama yang sangat mempermudah tata kelola keuangan daerah, karena SP2D online dan KKPD merupakan transformasi digital dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, transparan, efektif dan akuntabel.
Dalam sambutannya gubernur menyampaikan, momentum ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mempercepat transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan daerah.
SP2D online memberikan kemudahan dalam proses pencairan dan penatausahaan keuangan daerah secara elektronik, sehingga pelayanan kepada perangkat daerah dapat dilakukan lebih cepat, tepat dan terintegrasi.
Sementara itu, penggunaan KKPD merupakan implementasi transaksi non-tunai yang mendukung efisiensi, mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Sebagai provinsi yang masih terus membangun berbagai sektor strategis, Papua Tengah membutuhkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Meki juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan transformasi digital ini bukan sekadar perubahan sistem, tetapi juga perubahan budaya kerja menuju birokrasi yang profesional, responsif dan berintegritas.
“Perlu kita pahami bahwa keberhasilan implementasi kedua inovasi ini tidak hanya bergantung pada sistem teknologi yang digunakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh komitmen, disiplin dan kesiapan sumber daya manusia para pengelola keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap memperhatikan prinsip-prinsip keuangan daerah, yaitu pengelolaan tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, penguatan pengendalian internal dan pencegahan kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, PT Bank Papua dan BPPKAD serta seluruh pihak yang telah mendukung implementasi program ini,” pungkas Meki. (rob)
Bagikan artikel ini



