JAYAPURA – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire melakukan koordinasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Papua untuk mencari solusi bersama agar secepatnya ada solusi bersama sehingga pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Nabire kembali normal setelah macet selama 6 bulan terakhir ini. Komisi A menilai, kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu lama karena menyangkut kepentingan rakyat banyak dan tidak lama lagi ada banyak warga yang akan membutuhkan pelayanan kependudukan. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nabire, Udin Mardin saat menemui Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsos Dukcapil) Provinsi Papua, Ribka Haluk di ruang kerjanya, Senin (19/3) mengatakan DPRD Nabire melalui Komisi A datang koordinasi masalah tersendatnya pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Nabire setelah server kependudukan Dindukcapil Nabire rusak beberapa bulan lalu. Ketua Komisi A, Udin Mardin didampingi anggota komisi mengungkapkan setelah dengar pendapat dengan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yunus Rumere dengan Komisi A, ternyata 7.000 penduduk yang seharusnya mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) ternyata tidak bisa diberikan karena servernya rusak. Bahkan ada warga yang terpaksa pergi pulang menanti KTP El karena sudah lewat 6 bulan masa berlakunya surat keterangan rekaman (surat keterangan kependudukan sementara) yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Nabire. Disamping itu, akibat kerusakan serta bersama mesin lain yang sudah sebelumnya, Dinas Dukcapil Nabire tidak bisa berbuat banyak soal pelayanan administrasi kependudukan, seperti surat akta kelahiran. Oleh karena itu, kata Udin Mardin, DPRD bersama Kepala Dinas Dukcapil Nabire sudah menyepakati untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan mulai awal Mei mendatang. Dalam rangka itu, DPRD Nabire melalui Komisi melakukan koodinasi dengan Dukcapil Papua untuk mencari solusi bersama. Ribka Haluk Apresiasi DPRD Nabire Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Nabire yang ikut peduli dengan tersendatnya pelayanan administrasi kependudukan setelah server kependudukan di Nabire rusak. Karena, tanpa dukungan dari pemerintah daerah, masalah ini tidak akan tuntas cepat. Haluk mengungkapkan, Kabupaten Nabire menjadi salah satu kabupaten di Papua yang cukup tinggi dalam melakukan pencatatan kependudukan. Tetapi sayangnya, ketika servernya rusak, Dukcapil Nabire tidak bisa melakukan pencacatan kependudukan. Oleh sebab itu, Ribka Haluk yang baru melaksanakan tugas pencatatan kependudukan selama 6 bulan setelah Dukcapil digabung ke Dinas Sosial menghimbau agar pemerintah daerah hendaknya punya hati dan kepedulian dengan masalah kependudukan, untuk secepatnya mencari solusi agar server kependudukan ada di Nabire dan melakukan perekaman KTP El dan pelayanan administrasi kependudukan lainnya.  Sebab, masalah kesulitan seperti yang dialami Dukcapil Nabire sepenuhnya tanggungjawab pemerintah daerah. Dana alokasi khusus (DAK) tidak bisa untuk kegiatan fisik sehingga pengadaan server seperti yang dialami Kabupaten Nabire tidak bisa dilewat pemerintah provinsi. Oleh karena itu, hanya kepedulian pemerintah daerah khususnya Bupati, mau memperhatikan masalah penduduknya atau tidak, akan menjawab cepat dan tidak server kependudukan Nabire bisa terjawab. Ribka mencontoh, Kota Jayapura meraih reward terbaik se Indonesia di dalam pelayanan administrasi kependudukan karena begitu besarnya kepedulian Walikota Jayapura, Tommy Benhur Mano terhadap masalah kependudukan, adanya sinergitas antara DPRD dengan Dukcapil Kota sehingga mampu mendorong semangat kerja. Oleh sebab itu, Haluk berharap semangat dari Walikota Jayapura ini bisa ditiru oleh Bupati Nabire sehingga server kependudukan bisa ditanggani secepatnya sehingga pelayanan kependudukan di Nabire juga kembali normal. (ans)