NABIRE - Menanggapi persoalan belum dilantiknya Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire, salah satu tokoh masyarakat Nabire, Markus Mote saat bertandang ke Redaksi Papuapos Nabire, Kamis (8/05/25) pukul 17.00 WIT, menanggapi pemberitaan yang diberitakan melalui website papuapos nabire.com edisi 6 Mei 2025 dengan judul “Wakil Ketua I DPRK Nabire Tak Dilantik, Ada Apa ?”

Kata Mote, persoalan belum dilantiknya atau disahkannya Wakil Ketua I DPRK Nabire hendaknya dapat diselesaikan dalam internal Partai Gerindra sesuai dengan aturan yang ada. Pimpinan definitif Wakil Ketua I DPRK Nabire dari Partai Gerindra belum dilantik, ini memang menjadi pertanyaan besar. Tetapi, hal ini sebaiknya diselesaikan dengan arif dan bijaksana di internal Partai Gerindra untuk menghasilkan keputusan yang memang benar-benar sesuai dengan aturan.

“Ini masalah internal Gerindra, kenapa, mengapa Ketua satu tidak dilantik. Pak Andoi adalah Tokoh Politik senior, pak Ketua DPC. Beliau paham kenapa tidak dilantik, oleh sebab itu persoalan itu diselesaikan di internal Gerindra. Bukan kesalahan Sekwan, Bupati atau Gubernur. Mereka harus selesaikan di internal,” ungkap Mote.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, sebagai Tokoh Masyarakat sangat percaya kepada Ketua DPC Partai Gerindra Nabire, sebagai tokoh politik Nabire dan sangat paham. Sehingga, kemampuan untuk menentukan siapa yang layak dan memenuhi syarat secara aturan sebagai Wakil Ketua I DPRK Nabire dari Anggota DPRK Nabire Partai Gerindra yang terpilih.

“Partai Gerindra Nabire harus mengambil keputusan yang tepat dan bijak, dalam menentukan Wakil Ketua DPRK Nabire definitive. Karena, kondisi Nabire kami semua sudah tahu, dan harapan kami Nabire itu harus aman dan kondusif dan sampai hari ini Nabire aman. Dan saya sebagai tokoh dan semua teman-teman Tokoh masyarakat lainnya, kita harus kerja secara maksimal, ketika ada masalah, harus diselesaikan dengan jiwa besar, hati dingin dan mengacu pada mekanisme dan aturan yang ada,”ujarnya.

Dirinya berharap, persoalan masalah tersebut tidak menjadi sebuah konflik horisontal antar pendukung satu dengan pendukung lainnya. Karena, ketika terjadi konflik yang akan menjadi korban adalah masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa. Untuk mengantisipasi hal tersebut Partai Gerindra Nabire diharapkan bisa menyelesaikan hal tersebut dengan aturan yang ada. (cad)