NABIRE – Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi damai di Nabire, Kamis (23/7/2026), dengan menyampaikan aspirasi agar konflik berkepanjangan di Kabupaten Intan Jaya dapat diselesaikan melalui pendekatan yang lebih humanis dan mengedepankan dialog.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil peran aktif mendorong penyelesaian konflik yang telah berlangsung sejak 2019. Menurut mereka, kondisi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas perekonomian.

Sejumlah tuntutan disampaikan dalam pernyataan sikap GPMI-I. Di antaranya, pembentukan tim pencari fakta yang difasilitasi DPR Papua Tengah untuk mengklarifikasi berbagai informasi yang berkembang di Intan Jaya, serta membuka ruang dialog antara perwakilan masyarakat Intan Jaya dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobay, mengapresiasi sikap mahasiswa yang memilih menyampaikan pendapat secara damai dan tertib. Ia menegaskan DPR Papua Tengah telah mengambil langkah awal dengan menyurati Komisi I dan Komisi III DPR RI pada 25 Mei 2026.

"Surat tersebut saya antar langsung. Kami masih menunggu jawaban terkait jadwal Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Pada prinsipnya kami di DPR Papua Tengah terus berupaya agar aspirasi masyarakat ini bisa didengar di tingkat pusat, karena kewenangan pertahanan dan keamanan berada pada pemerintah pusat," kata John Gobay.

Ia menjelaskan, permintaan terkait penarikan pasukan non-organik juga akan menjadi salah satu materi yang dibahas dalam RDPU bersama DPR RI.

Menurut John, DPR Papua Tengah memahami harapan masyarakat Intan Jaya untuk kembali hidup dalam situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, pihaknya mendukung hadirnya ruang dialog yang melibatkan pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, MRP Papua Tengah, serta pemerintah pusat.

"Kita semua tentu ingin pembangunan di Papua Tengah sebagai Daerah Otonom Baru dapat berjalan dengan baik, yang ditopang oleh situasi yang damai," ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari terciptanya rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Prinsip kita Salus populi suprema lex esto, bahwa kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Semoga aspirasi adik-adik mahasiswa hari ini menjadi perhatian bersama, baik di DPR RI maupun pemerintah pusat, untuk mencari jalan terbaik bagi Intan Jaya yang damai," pungkasnya. (amd)