NABIRE – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Roy Wonda mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Bupati Nabire tahun anggaran 2018 yang disampaikan Jumat (28/6), tidak terlambat. Banyak daerah di Provinsi Papua belum melaksanakan LKPJ. Roy Wonda menegaskan hal ini di ruang kerjanya, Jumat (28/6) siang ketika ditanya apakah tidak terlambat karena LKPJ dilaksanakan menjelang berakhirnya semester pertama tahun anggaran 2019. Legislator dari Partai Demokrat ini menilai, LKPJ Bupati Nabire tidak terlambat dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Papua. Karena, masih ada daerah lain juga belum melaksanakan LKPJ. Wakil Ketua, Roy Wonda menilai sidang LKPJ Bupati Nabire tidak akan alot karena, hanya mendengarkan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati terhadap pelaksanaan pembangunan pelayanan pemerintah di daerah ini selama tahun anggaran lalu. Saat menyampaikan materi LKPJ, Bupati Nabire, Isaias Douw mengajak eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama memberikan perhatian pada materi LKPJ ini sehingga apa yang akan dihasilkan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Nabire.  Bupati Nabire, Isaias juga mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan selama tahun anggaran 2018. Namun ketika eksekutif dan legislatif bersinergi maka pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan akan berjalan lancar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nabire,  Marcy Kegou saat menutup pembukaan rapat istimewa dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nabire, Jumat (28/6) mengatakan pelaksanaan LKPJ ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun tahun 2007. Marcy juga mengingatkan perlu dukungan kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif sehingga pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah ini terwujud sesuai harapan masyarakat di daerah ini. (ans)