INTAN JAYA – Laporan Keuangan Daerah (LKD) penyesuaian dan percepatan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya tahun anggaran 2020, terhitung sejak triwulan pertama dan kedua telah disusun dan disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Intan Jaya.  Ketika laporan keuangan daerah Kabupaten Intan Jaya diminta dilaporkan ke pemerintah atas telah disiapkan.  Hal itu seperti terkemuka pada saat Video Confeence (Vidcon) Pemkab Intan Jaya bersama pihak perwakilan Pemprov Papua dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua.  Kepala Bagian Humas Setda Intan Jaya, Belkius K. Kabak, SH ketika dikonfirmasikan media ini kemarin menjelaskan, terkait laporan keuangan daerah Intan Jaya sudah siap, baik dalam bentuk save copy maupun data yang dapat dikirimkan via email ataupun fasilitas elektronik lainnya. Hal itu mengingat, seperti disampaikan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS., M.Si, pada saat Vidcon bersama tersebut bahwa menyangkut penganggaran kegiatan pemerintah di Kabupaten Intan Jaya dengan situasional pandemic Covid-19 ini Pemkab Intan Jaya tetap konsisten dalam menyusun dan membuat laporan penggunaan anggaran daerah. “Laporan sementara sudah kami disiapkan sesuai petunjuk dari pemerintah pusat, provinsi sampai yang ke daerah dalam bentuk apapun ketika diminta telah siap disampaikan, utamanya ke pihak KPK RI Perwakilan Papua maupun pihak pemeriksa lainnya,” jelas Bupati Intan Jaya, diteruskan Kabag Humasnya Belkius Kabak. TAPD Kabupaten Intan Jaya, mulai dari Sekda Intan Jaya, Inspektorat dan Kepala BPKAD Intan Jaya telah menyiapkan semua laporan keuangan daerah.  Termasuk dalam penanganan pencegahan melawan Covid-19 yang mulai mewabah pada bulan Maret 2020 kemarin.  Pada prinsipnya, imbuh Kabag Humas Intan Jaya selaku corong komunikasi pemerintah kepada masyarakat melalui media, pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya telah menyiapkan laporan keuangan daerah dan pada waktu dan saatnya diminta untuk dilaporkan pastinya akan sangat siap serta dengan pertimbangan situasional saat ini pastinya akan disesuaikan dengan petunjuk dari pusat hingga ke provinsi.(wan)