NABIRE – Sejumlah massa mendatangi KPU Nabire untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Nabire, Senin (9/11) kemarin.

Mereka meminta agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Nabire yang teracak untuk dikembalikan lagi.

Selain itu, petugas KPPS dan PPS dituntut untuk netral dan tidak menjadi “tim sukes” salah satu kandidat.

Komisioner KPU Nabire, Rahman Syaiful didampingi Sekretaris KPU Nabire, Michael Mote, menerima kehadiran massa di Kantor KPU Nabire.

Pieter Worabay pada kesempatan itu mempertanyakan kepada KPU Nabire soal DPT yang diacak.

Dirinya yang terdaftar sebagai warga Kelurahan Oyehe, namun namanya keluar pada TPS di wilayah Smoker.

Hal yang sama juga dialami banyak warga lainnya.

“Sejak dulu saya tingga di Oyehe dan tidak pindah-pindah.

Tapi kenapa sampai terdaftar sebagai pemilih justeru di kelurahan lain, yaitu di Smoker.

Siapa yang kerjakan DPT sampai bisa teracak seperti ini.

Kami menuntut agar DPT yang teracak ini untuk dikembalikan,” tegasnya. 

Dikatakan Pieter Worabay, dirinya mensinyalir diacaknya DPT ini dengan tujuan untuk dilakukan mobilisasi massa, undangan diperjualbelikan.

Tegas Pieter, DPT yang teracak ini berdampak timbul kemalasan warga untuk menyalurkan hak pilihnya lantaran TPS yang jauh dari rumahnya.

“DPT yang teracak ini bukan hanya terjadi di Distrik Nabire, tetapi terjadi juga di luar Nabire.

Saya minta dengan santun atas nama undang undang dan PKPU untuk kembalikan hak pilih warga Nabire sesuai dengan data yang petugas data,” tegasnya. 

“Berhenti dengan trik-trik, kami sudah tahu keinginan siapa, untuk lakukan itu, tujuannya apa kami juga sudah tahu,” tambahnya.

Selain mengaspirasikan soal DPT yang teracak, Pieter Worabay bersama rombongan juga menyinggung soal netralitas panitia di tingkat bawah dalam hal ini KPPS maupun PPS.

Pieter mensinyalir ada oknum-oknum petugas KPPS dan PPS yang merupakan “orangnya” salah satu kandidat.

“Kalau seperti ini yang terjadi, mau kasih menang mereka lewat sistim kah ? Nanti kami akan boikot Pilkada jika persoalan ini tidak diperhatikan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan warga yang hadir diantaranya Yus Baminggen.

Dirinya yang merupakan warga Sanoba namun terdaftar di TPS yang berada di Siriwini. 

“Saya minta stop acak DPT.

Kami punya hak untuk memilih,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Nabire, Nancy K. Worabay juga mempertanyakan sisa waktu sebulan menuju pencoblosan, kapan KPU Nabire akan memperbaiki DPT yang teracak itu.

Atas persoalan ini, pihak KPU Nabire akan memanggil PPS soal DPT acak untuk dikembalikan.

Selain itu, pihak KPU Nabire juga membuka diri untuk pihak-pihak yang memiliki data DPT yang teracak untuk bisa disampaikan ke KPU Nabire untuk disandingkan saat proses pengembalian DPT yang teracak itu. (ros)