NABIRE - Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPA) Kabupaten Nabire mengambil langkah strategis dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Komisi Penanggulangan HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Acara penting ini dilangsungkan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) pada Rabu, 29 Oktober 2025 dan dipimpin langsung Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari.

Rakor ini diselenggarakan sebagai respons cepat dan serius pemerintah daerah terhadap tren peningkatan kasus HIV yang signifikan di Nabire. Data menunjukkan bahwa kasus-kasus baru tersebut sebagian besar menyerang kelompok usia produktif, menandakan perlunya intervensi yang lebih terfokus dan menyeluruh.

Sebagai daerah yang terus mengalami perkembangan pesat di sektor ekonomi, perdagangan dan pariwisata, Kabupaten Nabire menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan IMS. Tingginya mobilitas penduduk, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta masalah stigma terhadap kelompok berisiko menjadi faktor-faktor utama yang memperkeruh situasi.

Dalam arahan pembukanya, Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari, menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dari seluruh sektor yang terlibat. Ia menyerukan pembaharuan semangat kolektif untuk mewujudkan Kabupaten Nabire yang bebas dari stigma dan diskriminasi serta menetapkan target ambisius: mencapai Nol kasus baru HIV-AIDS di tahun mendatang.

Wakil Bupati Nabire secara tegas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA). 

Menurutnya, ODHA bukanlah untuk dijauhi, melainkan wajib untuk dikuatkan dan didampingi, sehingga mereka dapat terus hidup produktif dan bermartabat seperti warga negara lainnya.

Penyakit HIV-AIDS dan IMS di Nabire telah menjadi tantangan multi-aspek; tidak hanya sebatas masalah kesehatan, tetapi juga menyeret aspek sosial, ekonomi, bahkan moral masyarakat. 

Berdasarkan data terakhir yang diterima, jumlah kasus HIV di Kabupaten Nabire menunjukkan tren yang terus meningkat, dengan penyebaran yang semakin meluas terutama di kalangan usia produktif.

"Ini tentu menjadi alarm bagi kita semua, bahwa upaya penanggulangan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus bersinergi lintas program dan lintas sektor," ungkap Burhanuddin Pawennari. Kalimat ini menggarisbawahi urgensi dari pertemuan koordinasi lintas sektor ini.

Melalui Rakor ini, pemerintah daerah berharap bisa menyatukan persepsi dan langkah strategis yang terpadu dalam upaya menekan angka penularan HIV dan IMS di Kabupaten Nabire. 

Hal ini termasuk memperkuat kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi pendidikan dan komunitas masyarakat secara luas.

Selain itu, forum ini diharapkan dapat menemukan solusi konkret terhadap berbagai kendala yang sering dihadapi di lapangan. Beberapa isu kritis yang dibahas meliputi ketersediaan obat ARV, upaya edukasi yang lebih masif dan tepat sasaran serta perlindungan yang optimal bagi kelompok rentan.

Pemerintah Kabupaten Nabire menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS. "Dukungan ini bukan hanya dalam bentuk kebijakan dan anggaran, tetapi dalam memastikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, humanis dan tidak diskriminatif bagi para penyintas HIV," pungkas wakil bupati.

Kegiatan koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dan transformatif dalam memperkuat kerja sama lintas sektor. Dengan terbangunnya kolaborasi yang kuat ini, diharapkan target penanggulangan HIV/AIDS dapat tercapai lebih cepat, lebih efektif dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di Kabupaten Nabire.(amd)