NABIRE - Konsultasi publik sebagai salah satu mekanisme wajib yang harus dipenuhi dalam penyusunan rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017-2022. Konsultasi public merupakan media atau ruang terbuka bagi semua pemangku kepentingan untuk menelaah, menganisa, dan mengkaji dokumen ranwal RPJMD ini. Agar setiap aspek-aspeknya memperoleh masukan, saran penyempurnaan. Sehingga dokumen ini mampu mengakomodasi semua kebutuhan daerah masyarakat dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Demikian dikatakan Bupati Intan Jaya melalui Wakil Bupati Yann R. Kobogoyauw, S.Th, M.Div, saat membuka konsultasi public rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017-2022, Kamis (17/5), di gedung serbaguna Kodim 1705/PN. Dikatakan, semua hal yang disajikan oleh tim penyusun secara substansi akan disampaikan oleh tim dari PPKK Fisipol UGM yang telah berpengalaman dalam melahirkan dokumen-dokumen seperti ini. Akan tetapi diperlukan justifikasi dari pemangku kepentingan sebagai pihak pelaksana dan penerima manfaat. Oleh karena itu, Bupati Intan Jaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada panitia pelaksana yang telah mampu menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten. Terutama dari Ditjend Bangda Kemendagri sebagai inisiator Permendagri 86 tahun 2017. Dengan harapan dapat memberikan masukan, sarana dan pandangannya serta inisiasinya. Sehingga dokumen ini layak dari aspek legalitas, aspek substansi dan sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. “Harapan saya, dokumen RPJMD 2017-2022 mampu membuat kita semua berlari kencang untuk mengejar ketertinggalan dan mampu mengatasi semua hambatan yang ada guna meningkatkan IPM pada porsi yang ideal atau minimal berada pada level sedang pada angka komposit 60 yang saat ini masih berada pada angka komposit 44, 35 atau urutan 25 dari 29 kab/kota Provinsi Papua,” tuturnya. Bupati Intan Jaya juga meminta kepada seluruh pimpinan OPD agar benar-benar mencermati strategi dan arah kebijakan. Sehingga mampu diimplementasi dalam program/kegiatan prioritas sesuai dengan masing-masing urusan. Dirinya juga meminta tidak ada lagi pimpinan OPD memaksakan usulan program/kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan visi dan misi. “Stop dengan bahasa ini penting, ini prioritas akan tetapi harus sesuai dengan dokumen RPJMD. Tidak perlu banyak program/kegiatan namun yang diperlukan adalah program/kegiatan skala prioritas yang didukung data dan informasi yang valid serta memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. Lanjutnya, setiap program/kegiatan prioritas yang dituangkan dalam RPJMD wajib memiliki indikator kinerja yang pasti dan terukur sehingga terjadi korelasi antara input, output dan outcome. Instruksi dari presiden bahwa pengalokasian  anggaran tidak lagi berdasarkan fungsi (money follow function), tetapi harus berbasis program (money follow programme). Ada fungsi belum tentu teralokasi anggaran kalau tidak memiliki program prioritas. Oleh karena itu setiap OPD harus mampu menterjemahkan visi/misi kepala daerah kedalam fungsinya secara baik yang didukung dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Program/kegiatan harus berdasrkan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan kepentingan pimpinan OPD. “Saya minta kepada kepala Bappeda untuk segera menerapkan e-planning dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan sehingga program/kegiatan yang tertuang dalam RPJMD tidak diutak-atik oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Setelah Ranwal ini disempurnakan agar dibuat edaran bupati kepada OPD untuk segera menyiapkan rancangan awal Renstra berdasarkan dokumen ini agar dapat dilakukan sinkronisasi antara Ranwal Renstra dengan Ranwal RPJMD, Renstra OPD provinsi dan renstra k/l serta telaah terhadap RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis,” paparnya. Kepada pimpinan dan anggota legislatif sebagai mitra kerja pemerintah daerah, bupati sangat harapkan kerjasama yang baik. Agar dokumen ini dapat segera ditetapkan menjadi Perda. Oleh karena itu dirinya mengajak, mari kita duduk bersama untuk membahas dan memecahkan semua persoalan daerah secara arif dan bijaksana. Sehingga berbagai masalah dan hambatan yang kita hadapi dapat terpecahkan tanpa menimbulkan konflik kepentingan. Kita sudahi semua konflik kepentingan yang selama ini terjadi, mari kita bergandengan tangan, melangkah bersama dan membangun daerah. Kita bangun Intan Jaya dengan Firman Tuhan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah saatnya kita pecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Intan Jaya secara keseluruhan terbebas dari sekat ras, suku, agama dan antar golongan melalui prinsip-prinsip persaudaraan, kebersamaan, sebangsa dan setanah air. “Kepada utusan dari Ditjend Bangda Kemendagri, saya selaku pimpinan daerah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa kegiatan yang sangat strategis ini terpaksa harus dilaksanakan diluar wilayah administratif Kabupaten Intan Jaya dikarenakan kondisi infrastruktur pemerintahan di ibukota Sugapa 90% telah hancur akibat konflik Pilkada 2017 yang lalu. Saat ini Forkopimda bersama-sama dengan stake holder telah membangun komunikasi yang intensif menuju rekonsiliasi dan perdamaian yang permanen sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan kembali normal seperti sediakala. Untuk membangun kembali sarana dan prasarana pemerintahan yang hancur kami sangat mengharapkan perhatian pemerintah pusat kiranya dapat membantu kami dari aspek pendanaan karena apabila kami sendiri yang mendanai tentu kemampuan kami sangat terbatas,? paparnya. (ros)