WAGHETE – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Deiyai, Melison Dogopia, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati wilayah Meepago agar menepati janji yang telah disampaikan kepada warga di Kapiraya beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan KNPI Deiyai menyusul adanya desakan dari warga di Distrik Kapiraya. Mereka merasa ditipu oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati.

“Pada saat kunjungan, kami dijanjikan untuk akan dibicarakan masalah pada tanggal 15 Maret 2026. Namun, pemerintah tidak kunjung datang. Malah sudah lewati hampir enam belas hari,” kata salah satu warga di Kapiraya, Deiyai, Senin (6/04/26) dalam pernyataan pada video berdurasi 6 menit 37 detik.

Terkait hal itu, KNPI Deiyai mendesak kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun para bupati seperti Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Timika untuk bisa kembali mengambil sikap. Agar, masalah tapal batas bisa diselesaikan.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui tim yang sudah dibentuk termasuk tim-tim yang dibentuk dari masing-masing kabupaten harus ambil langkah yang cepat. Jangan hanya tinggal janji saja kepada masyarakat di Kapiraya,” tegas Ketua KNPI Deiyai, Melison Dogopia, di Waghete, Selasa (7/04/26) siang.

Pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, kata Dogopia, jangan mau bergerak setelah ada konflik dan korban harta kekayaan maupun jiwa.

“Tim-tim yang sudah dibentuk itu harus kerja dengan hati untuk masyarakat. Jangan tunggu korban baru mau bergerak,” tegas Melison.

KNPI Deiyai juga pertanyakan progres kerja dari masing-masing tim baik dari Provinsi Papua Tengah maupun dari kabupaten yang sudah dibentuk. 

“Jangan jadikan konflik di masyarakat sebagai proyek. Kerja harus sampai tuntas,” desaknya lagi.

Untuk itu, KNPI Deiyai mendesak kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai dan Mimika agar dalam waktu yang dekat bisa menyesuaikan persoalan tapal batas di Kapiraya sebelum kembali terjadi pertumpahan darah dan korban harta benda.(PK/ist)