NABIRE - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nabire Yufinia Mote Douw, S.SiT saat di wawancarai di sela-sela Rapat Konsultasi (Rakon) TP PKK Se- Provinsi Papua, yang berlangsung Senin (26/2) hingga Rabu (28/2) bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Nabire Bumiwonorejo mengatakan, selaku Tuan Rumah Rakon TP PKK Se- Papua merasa bangga dan berterima kasih kepada TP PKK Provinsi Papua yang telah memberikan kepercayaan kepada TP PKK Kabupaten Nabire untuk menjadi pelaksana Rakon TP PKK Tahun 2018 Se- Provinsi Papua.  Kata Dirinya, selama kegiatan berlangsung 3 (tiga) hari kedepan, diharapkan dapat berjalan dengan lancar, aman dan sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan bersama. Dimana, sesuai dengan Tema Rekon TP PKK Se- Provinsi Papua yakni, “Gerakan PKK Melalui Penguatan Kelompok Dasa Wisma Untuk Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”, yang juga merupakan program prioritas TP PKK Kabupaten Nabire, dapat menjadi sebuah untuk membantu Pemerintah dalam memajukan pembangunan di daerah-daerah yang ada di Provinsi Papua.  “Harapan kami  dengan dilaksanakanannya kegiatan Rakon ini, kami bisa melihat sejauh mana kemajuan yang sudah kami buat (TP PKK Nabire red) pada tahun 2017 dan apa yang harus di siapkan lagi di tahun 2018, khususnya untuk kegiatan Dasa Wisma, karena dengan kegiatan ini banyak tentunya banyak masalah yang akan teratasi, karena dengan pembuatan Dasa Wisma ini itu dapat di jaring permasalahan yang ada di kalangan bawah, khususnya yang   ada di keluarga-keluarga,”ujarnya.  Menurutnya, hasil Rakon TP PKK Se- Provinsi Papua akan menjadi acuan bagi TP PKK Kabupaten Nabire untuk melaksanakan dan melanjutkan program Dasa Wisma dan membantu Pemreintah dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Nabire. Sehingga, program tersebut tidak menjadi mubasir atau tidak bermanfaat, tetapi dapat di laksanakan dan tepat pada sasarannya yaitu kalngan masyarakat level bawah yang ada di Kampung-Kampung dan Desa-Desa hingga ke tingkat Distrik dan Kabupaten.  “Saya berharap, program Dasa Wisma ini bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Papua, karena dengan adanya informasi terkait pembangunan di level bawah akan lebih mudah membantu Pemerintah untuk menerapkan sejumlah Program Pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota, karena hal ini sangat di butuhkan oleh kalangan masyarakat level bawah,”pungkasnya. (cad)