NABIRE - Ketua Pemuda Adat Saireri II, Ali Kabiay ikut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang dilaksanakan selama dua hari, mulai Kamis (10/10/2024) dan Jumat, 11 Oktober 2024, bertempat di salah satu rumah makan, Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Saat Ali Kabiay mendapatkan kesempatan untuk menuangkan pemikirannya dalam Rakor tersebut, dirinya mengatakan, Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Tengah masih rendah, menurutnya hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Kita berbicara masalah adat, tapal batas, ketika IPM kita masih rendah, kita bakal ditipu oleh para inverstor dari luar. Menurut data yang saya ketahui minimal IPM di suatu daerah itu harus 80% keatas, data terakhir yang saya ketahui IPM di Kabupaten Mimika 74%, untuk Nabire 60%, Dogiyai 45%, Deiyai 43%, Intan Jaya apalagi cuma 39% bayangkan itu! bagaimana kita membicarakan sumberdaya alam di tanah kita kalau kita mempunyai IPM saja masih rendah, dan di daerah kita ini masih tinggi angka kematian dini,” ucap Ali.

Ali Kabiay menambahkan, persoalan ekonomi masyarakat di Papua Tengah masih jauh tertinggal oleh masyarakat nusantara lainnya.

“Kita terlalu banyak bicara politik, adat, Sarjana Teknik (ST), sarjana ekonomi, dan sarjana hukum semua bicara politik. Artinya kita terlalu fokus bicara politik sehingga kita tidak sadar orang lainnya ambil ekonomi kita. Kita mau maju politik saja tidak ada uang, kita kalah sama orang-orang di luar sana. Mayoritas yang jadi anggota DPRD di Kota Jayapura itu orang-orang non Papua. Ini penting sekali, jadi saya harap jangan kita hanya berbicara batas wilayah, sumberdaya alam, mari kita bersama-sama MRP dan Pemerintan Provinsi Papua Tengah kita mencari solusi atau jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini,” jelasnya.

Kabiay mengharapakan secepatnya batas-batas adat yang ada di Papua Tengah untuk diperjelas, guna untuk menghindari terjadinya konflik, dan bahasa lokal yang mulai punah atau tidak dipakai oleh generasi penerus agar dimasukan kedalaman catatan Pokja Lembaga Adat MRP-PPT untuk diadakan kembali dipelajaran di sekolah.(pal)