NABIRE – Ketua Majelis Rakyat Papua Papua Tengah (MRP-PT), Agustinus Anggaibak, S.M., meminta seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk ke depan mendukung program pembangunan daerah dalam hal ini pelebaran jalan. Hal tersebut disampaikan melihat kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih sangat memprihatinkan dan belum layak disebut sebagai jalan provinsi.  

Dalam pernyataannya, Anggaibak menggarisbawahi bahwa sebagian besar ruas jalan di Papua Tengah masih berukuran sempit, berlubang dan minim drainase, sehingga menghambat mobilitas warga, distribusi logistik serta pertumbuhan ekonomi. 

"Jalan yang ada saat ini belum memenuhi standar jalan provinsi. Bisa dikatakan jalan yang sekarang ada itu jalan kabupaten atau jalan distrik. Untuk mengubahnya, kita perlu pelebaran dan perbaikan menyeluruh," ujarnya, Rabu (6/08/25) di ruang kerjanya.

Namun, Anggaibak mengakui bahwa tantangan terberat dalam upaya ini adalah pembebasan lahan. "Persoalan utama yang selalu menghambat pembangunan dalam hal ini pelebaran jalan adalah proses pembebasan lahan. Karena mau tidak mau kalau pelebaran jalan akan memakan lahan milik warga setempat yang berada di pinggir jalan," jelasnya.  

Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan aktif dari masyarakat, terutama dalam hal pelepasan lahan, pembangunan infrastruktur akan terus tertunda. "Partisipasi masyarakat sangat krusial. Mari kita duduk bersama, pemerintah dengan masyarakat untuk membangun daerah, mencari solusi (win-win solution) agar pembebasan lahan tidak menjadi penghalang kemajuan ibu kota Nabire," imbaunya.  

Ketua MRPPT juga menekankan, jalan yang memadai adalah urat nadi pembangunan. "Jalan yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa, memangkas biaya logistik, membuka isolasi daerah terpencil dan mendorong investasi. Ini demi kesejahteraan bersama," tambahnya.  

Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan sejumlah program prioritas utama salah satunya, yaitu pemerataan pembangunan antar-wilayah dan penguatan konektivitas antar daerah.

Anggaibak berharap dengan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat dan masyarakat, kendala pembebasan lahan dalam pembangunan daerah dapat diatasi sehingga target pembangunan provinsi Papua Tengah yang layak segera terwujud.  

Ajakan ini diharapkan memicu sinergi seluruh pihak guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Papua Tengah, mengatasi isolasi dan membuka pintu bagi kemajuan wilayah Papua Tengah.(pal)