NABIRE – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kepala Suku Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Karel Nusir, melontarkan kecaman keras terhadap aksi pembakaran cinderamata budaya orang Papua yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat di Provinsi Papua.

Karel Nusir menegaskan, tindakan tersebut merupakan kekeliruan besar yang dianggap mengancam dan menghancurkan jati diri orang Papua. Ia menilai aksi itu sebagai penggunaan cara otoriter yang tidak dapat diterima.

"Menanggapi soal membakar cinderamata budaya orang Papua yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat Provinsi Papua, ini keliru. Yang dilakukan ini kan mengancam dan menghancurkan orang Papua secara tidak langsung. Itu sudah menggunakan cara otoriter yang tidak bagus," tegas Karel Nusir.

Karel menyatakan kesedihan mendalam, menyebut perlakuan oknum pejabat tersebut sebagai tindakan sangat menyedihkan dan sangat sadis yang dilakukan oleh figur yang seharusnya dipercaya masyarakat. Ia menegaskan bahwa budaya adalah identitas yang tidak akan pernah hilang.

"Ini budaya dari orang Papua yang tidak akan hilang. Jangan serta-merta dilakukan seperti ini," ujarnya.

Ia mengatakan, cinderamata budaya, yang ia sebut sebagai permata atau hiasan kepala adalah benda yang sangat dihargai. Tindakan memublikasikan dan membakar benda tersebut dinilai sangat tidak beretika dan dipertanyakan dasar hukumnya.

"Cinderamata yang sudah sekarang kita lihat di media dibuka lalu dibakar. Sangat-sangat tidak benar. Ini pakai undang-undang apa itu? Ini bohong semuanya. Kalian-kalian ini yang menghancurkan Papua," kecamnya.

Mewakili suara adat, Karel Nusir mendesak agar oknum yang bertanggung jawab segera kembali untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Papua. Ia juga menuntut pertanggungjawaban berupa denda adat atas pelanggaran berat tersebut.

"Oknum tersebut harus denda kepada masyarakat Papua, enam provinsi, 29 kabupaten, tidak terkecuali karena pelanggaran besar, berat yang dilakukan, melecehkan orang Papua," tuturnya.

Karel Nusir berharap seluruh masyarakat di Tanah Papua bersatu mendesak pertanggungjawaban oknum tersebut. Ia memperingatkan, jika hal ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan memicu konflik dan kekacauan.

"Apabila tidak dilaksanakan maka Papua ini tetap akan ribut dan menjadi kacau, hormati masyarakat Papua," tutupnya.(pal/you)