NABIRE - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT), Naomi Kotouki, menegaskan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli Papua. Hal ini disampaikannya saat ditemui awak media usai mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang berlangsung di Bandara lama Nabire, Senin (27/04/2026).

Naomi menjelaskan, esensi dari dana Otsus adalah keberpihakan negara terhadap pembangunan di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, distribusi anggaran tersebut tidak boleh hanya berfokus pada wilayah perkotaan yang sudah relatif makmur, melainkan harus menyentuh masyarakat yang berada di wilayah pinggiran dan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pembangunan.

Sebagai Ketua Komisi V yang membidangi sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Naomi menyoroti pentingnya prioritas pembangunan pada kedua sektor dasar tersebut. 

Ia berpendapat bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama bagi kemajuan masyarakat di Papua Tengah, sehingga alokasi dana Otsus harus diarahkan secara maksimal untuk memperkuat layanan di bidang ini.

Pihaknya berharap agar anggaran yang telah disiapkan negara dapat menyasar warga di pedalaman maupun di pesisir pantai yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Menurutnya, melalui pemanfaatan Otsus yang tepat sasaran, ketimpangan layanan publik antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil dapat segera diminimalisir.

Terkait fungsi pengawasan, Naomi mengungkapkan bahwa Komisi V DPRPT telah melakukan serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tingkat provinsi. Dari hasil koordinasi tersebut, ia mencatat program-program kerja yang disusun sudah mulai tersebar ke berbagai kabupaten/kota di wilayah Papua Tengah dan dinilai telah berjalan dengan cukup baik.

Meski perencanaan program sudah matang, Naomi menekankan saat ini fokus utama legislatif adalah memantau realisasi di lapangan. Ia berharap seluruh pihak terkait dapat mengelola dana Otsus dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi, sehingga masyarakat benar-benar merasakan dampak nyata dari kehadiran Otonomi Khusus di Bumi Cenderawasih.

Selain persoalan Otsus, Naomi juga memberikan perhatian serius terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta agar dapur penyedia makanan dipastikan kebersihannya dan disterilkan dengan standar yang ketat. Hal ini bertujuan agar proses penyediaan makanan dan minuman bagi pelajar tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap terjamin kualitasnya.

Langkah antisipasi ini diambil menyusul adanya laporan mengenai sejumlah murid di Kabupaten Nabire yang mengalami sakit perut setelah mengonsumsi paket makanan tersebut. 

Naomi menegaskan bahwa penyiapan MBG di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah harus dievaluasi dan disiapkan secara matang agar insiden serupa tidak terulang kembali dan kesehatan anak-anak sekolah tetap terjaga. (amd)