NABIRE – Untuk menyelesaikan masalah tapal batas di Kapiraya antara Suku Mee dan Kamoro belum lama ini tepat pada 25 Februari 2026 di Hotel Grand Tembaga Timika telah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, Deiyai dan Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Dalam pertemuan tersebut telah disepakti, bahwa pada 27 Februari 2026 tim Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan tiga kabupaten bersama kepala–kepala suku akan turun langsung ke Kapiraya untuk menyeleaikan masalah tapal batas tersebut.

Namun pada hari H yang telah ditentukan, cuaca alam kembali tidak bersahabat. Angin kencang dan gelombang yang sangat tinggi di laut Kapiraya, akhirnya maksud penyelesaian tapal batas yang telah disepakati kembali dipending.

Kepala Suku Simapitowa, Vabianus Tebai, kepada Papuapos Nabire, pada Sabtu (28/2) via telepon genggamnya mengatakan, pada intinya kesepakatan antara pemerintah dan kepala–kepala suku sudah ada, tetapi permasalahan tapal batas di Kapiraya belum tuntas.

Untuk itu, selaku Kepala Suku Simapitowa mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Mimika, Deiyai dan Dogiyai agar dapat memfasilitasi pihak adat dan gereja untuk bertemu langsung dengan suku Mee dan Kamoro yang ada di Kapiraya.

Karena selaku kepala suku melihat, untuk penyelesaian masalah tapal batas antara suku Mee dan Kamoro di Kapiraya harus patoknya tanam di batas berdasarkan sejarah yang ada sejak nenek moyang kedua suku yang disepakati bersama.

Sehingga selaku kepala suku menyarankan kepada pemerintah, pihak perusahaan dan pihak terkait lainnya agar segala kepentingan ditinggalkan dulu dan fokus pada penyelesaian tapal batas agar suku Mee dan Kamoro kembali hidup damai sebagai saudara.

Vabianus Tebai menilai hingga saat ini belum ada titik terang penyelesaian tapal batas yang jelas antara suku Mee dan Kamoro di Kapiraya. Untuk itu, selaku kepala suku tidak akan pergi tinggalkan Mimika sebelum masalah tapal batas diselesaikan.(des)