NABIRE - Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Paulina Marey, menyoroti adanya ketidaksesuaian antara informasi yang beredar di publik dengan kenyataan pahit yang dihadapi siswa di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa sering kali terjadi fenomena ‘gatal di tempat lain, garuk di tempat lain’, di mana kebijakan yang digembar-gemborkan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh anak-anak sekolah.

Persoalan transparansi anggaran dan penyaluran bantuan menjadi poin kritis yang disoroti. Menurut Paulina, meski ada klaim mengenai bantuan pendidikan, banyak siswa yang mengeluh belum menerima hak mereka hingga saat ini. 

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar apakah bantuan tersebut disalurkan secara bertahap atau justru terhambat oleh birokrasi yang kurang transparan bagi orang tua murid.

Ia memberikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Papua Tengah yang telah menginisiasi program sekolah gratis di tingkat SMA dan SMK, serta uji coba sekolah sepanjang hari. 

Namun, Paulina menekankan pentingnya regulasi yang menjamin agar program mulia ini tetap berjalan siapapun pimpinannya nanti. Ia khawatir, pergantian kepemimpinan di masa depan akan memutus keberlanjutan program yang sangat dibutuhkan masyarakat kecil ini.

Kekhawatiran ini sangat beralasan, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah seperti pedagang ikan dan sayur. Bagi mereka, kepastian sekolah gratis adalah tumpuan harapan agar anak-anak mereka tetap bisa mengenyam pendidikan. 

Paulina menegaskan bahwa jangan sampai perubahan peta politik mengorbankan nasib anak-anak Papua yang orang tuanya hanya mengandalkan hasil bumi untuk bertahan hidup.


Soroti Kondisi Sekolah di Wilayah Pesisir dan Kepulauan

MRP Papua Tengah menyoroti adanya ketimpangan perhatian antara sekolah di pusat kota dengan sekolah di wilayah pinggiran. Paulina mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya fokus pada wilayah yang mudah dijangkau kendaraan darat, tetapi juga melihat langsung kondisi sekolah di bagian barat, timur hingga pulau-pulau terluar yang hanya bisa diakses menggunakan perahu.

Ia mencermati, seringkali pengawasan dari dinas terkait hanya menyentuh sekolah-sekolah di dalam kota. Akibatnya, sekolah-sekolah di wilayah terpencil seolah dibiarkan berjalan sendiri tanpa dukungan fasilitas dan pengawasan yang memadai. 

Paulina berharap Kepala Dinas Pendidikan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan pemerataan bantuan.

Persoalan identitas dan keberpihakan juga menjadi catatan penting. Paulina meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan perhatian yang adil bagi seluruh anak asli Papua di wilayah tersebut, tanpa membeda-bedakan asal-usul wilayahnya. 

Ia menekankan agar anak-anak dari pesisir, kepulauan hingga pegunungan mendapatkan porsi perhatian yang sama dalam akses pendidikan dan beasiswa kuliah.

Secara khusus, ia menyentil fenomena di mana perhatian pemerintah terkadang lebih condong ke wilayah tertentu saja. Paulina mengajak para pemangku kepentingan untuk melihat masyarakat tidak hanya dengan mata lahiriah, tetapi juga dengan ‘mata hati’ agar bisa merasakan penderitaan anak-anak di bawah yang selama ini luput dari pandangan kebijakan pemerintah.


Infrastruktur Sekolah yang Memprihatinkan

Kondisi fisik bangunan sekolah juga tidak luput dari amatan MRP. Paulina mengungkapkan fakta miris di mana masih banyak ditemukan ruang kelas dengan meja dan kursi yang sudah tidak layak pakai. Bahkan, ada siswa yang terpaksa membawa kursi plastik dari rumah atau duduk berdempetan dengan temannya hanya agar bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan tenang.

Kondisi infrastruktur di kampung-kampung dilaporkan jauh lebih memprihatinkan dibandingkan di kota. Banyak sekolah yang mengalami kerusakan parah pada bagian plafon dan atap seng yang sudah bocor. Paulina mendesak agar pemerintah segera menyusun program rehabilitasi sekolah secara menyeluruh guna menciptakan lingkungan belajar yang manusiawi bagi generasi penerus Papua Tengah.

"Harapan kami, pemerintah melalui dinas terkait bisa bergerak satu kali jalan untuk melakukan rehab dan melengkapi fasilitas yang kurang. Jangan sampai dana yang memadai tidak sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk memperbaiki tempat belajar mereka," tegas Paulina Marey saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/01/2026).(amd)