NABIRE – Masalah pendidikan di Kabupaten Dogiyai, khususnya pendidikan di kampung-kampung di wilayah pedalaman Papua sudah sangat kronis. Sehingga perlu diseriusi oleh pemerintah dan semua elemen atau pemangku kepentingan.

Kepsek SD Inpres Abaugi, Titus Magai, S.Pd  menyatakan, penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun pada sejumlah daerah pedalaman di kawasan Pegunungan Papua, seperti di Kabupaten Dogiyai, yang diamati tidak berjalan normal. Dengan adanya keterbatasan guru serta sejumlah oknum guru tidak berada di tempat tugas, dan anak-anak didik menjadi terlantar.

“Pendidikan dasar sembilan tahun di Papua umumnya masih sangat terpuruk. Contoh saja kita lihat sendiri di distrik-distrik, di kampung-kampung, yang banyak ditempati oleh orang-orang yang tidak cintai tugas. Sekolah-sekolah ditinggalkan para guru. Ini sudah sangat kronis dan rumit untuk dipecahkan,” kata Magai, Senin (5/7/22).

Di SD Inpres Abaugi walaupun guru PNS sendiri, ia tidak bisa diam melihat kondisi pendidikan di pegunungan Papua khususnya. SD Inpres Abaugi telah menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai serta sejumlah sekolah dasar dan pemerintah daerah untuk mendorong perbaikan pendidikan di kampung pedalaman Papua.

“Kerja sama yang kami lakukan itu baik untuk mendorong kualitas SDM tenaga pendidik maupun untuk meningkatkan pendidikan dasar 9 tahun,” imbuhnya. 

Sementara itu, senior kampung halaman sendiri, Natalius Magai mengatakan, pihaknya sedang menunggu karena Tuhan berikan talenta dirinya adalah petani hingga apa yang melakukan penertiban terhadap para guru yang mangkir tugas.

Dinas pendidikan, kata dia, berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti kepala distrik dan juga Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik maupun Kristen untuk mengontrol para guru di kampung-kampung. 

“Kewenangan pengelolaan SD belum dikembalikan ada dimana-mana ke kabupaten. Dengan demikian, pengawasan terhadap para guru akan lebih kita perketat lagi,” tutupnya. (modes)