NABIRE - Jelang penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Anggota Legislatif (Caleg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) hasil Pemilu, 14 Februari 2024, yang dijadwalkan akan ditetapkan melalui Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, pada tanggal 20 Maret 2024 atau dalam pekan ini.


Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, SH.Mc kembali mengingatkan semua pihak agar tetap dapat mengedepankan rasa nyaman dan damai, walaupun masih ada pihak yang merasa kecewa atas hasil pleno KPU nantinya, karena dari hasil suara yang didapat ternyata ada banyak kecurangan-kecurangan pada tingkat PPD dan KPU serta KPU provinsi nantinya.


Untuk itu, selaku kepala suku meminta dan mengharapkan adanya kerjasama dari masyarakat hingga para pimpinan yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi, karena belum lama ini telah lahir pesan damai yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah DR. Ribka Haluk, S.Sos.,MM yang intinya meminta semua pihak mendukung pemerintah dengan menjaga ketertiban dan keamanan dan kedamaian di daerah ini.


Melkias Keiya kepada Papuapos Nabire, Senin (18/3/2024) di seputar Kelurahan Siriwini menambahkan, marilah kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan di daerah ini menuju Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur (Pilbub dan Pilgub) serentak yang akan dilaksanakan pada beberapa bulan ke depan di tahun 2024 ini.


Selaku Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk, Bupati Nabire bersama tujuh bupati di wilayah Papua Tengah, LO Polda Papua Tengah, Dandim bersama jajaran TNI, para Kapolres, para Caleg dan juga seluruh elemen masyarakat yang telah setia menjaga keamanan dan kedamain di daerah Papua Tengah.


"Marilah kita sama membawa damai yang telah ada di Pilpres dan Pileg menuju Pilgub dan Pilbub, dengan menciptakan rasa aman dan damai dari dalam diri, keluarga, lingkungan dan kepada masyarakat luas dimana kita tinggal dan berada serta kita tidak gampang terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar, alias tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.(des)